TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menyatakan bahwa buyback saham PT Indosat Tbk seharusnya tidak menjadi program utama pemerintah. Hal tersebut merespons pernyataan calon presiden Joko Widodo yang mengatakan mungkin ada pembelian saham perusahaan telekomunikasi di harga wajar dengan syarat pertumbuhan ekonomi nasional sudah mencapai 7 persen.

“Saya setuju dengan niat tersebut. Tapi harus lihat bagaimana kondisi anggaran pemerintah. Ada uang atau tidak untuk buyback,” kata Heru saat dihubungi Tempo, Senin, 23 Juni 2014. (Baca: Jokowi Akan Buyback Saham Indosat)

Heru menjelaskan saat ini saham Indosat yang dimiliki pemerintah adalah 14,9 persen, sedangkan sisanya dimiliki asing. Tak hanya Indosat, menurut dia, perusahaan telekomunikasi pelat merah lainnya seperti Telkomsel juga terancam dikuasai investor asing.

Pasalnya, pemerintah tercatat memiliki 65 persen saham Telkomsel dan sisanya dimiliki oleh SingTel Singapura. “Kalau memang ingin mengembalikan aset BUMN, Telkomsel juga harus menjadi perhatian,” tutur Heru. (Baca: XL-Axis Tepis Klaim Keuntungan Indosat)

Mengutip data di situs resmi Indosat, per 31 Maret 2014 saham pemerintah Indonesia di Indosat tercatat hanya 14,29 persen. Adapun pemilik saham mayoritas Indosat adalah Ooredoo Asia Pte. Ltd sebesar 65 persen, lalu sisanya digenggam oleh Skagen AS entities 5,42 persen dan saham publik sebesar 15,29 persen.

Sebelumnya, dalam sesi tanya-jawab debat calon presiden ketiga yang digelar Ahad malam lalu, soal penjualan Indosat pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri tersebut mengemuka. Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto bertanya pada Joko Widodo apakah akan membeli kembali Indosat. (Baca: Ini Langkah Indosat Hadapi Trafik Padat di 2014)

Jokowi, panggilan Joko Widodo, kemudian menjawab bahwa pembelian Indosat adalah hal yang mungkin. "Karena ada klausul pembelian kembali. Dalam jual-beli saham, pembelian kembali itu hal yang biasa," kata dia, Ahad malam, 22 Juni 2014.

Meski begitu, Jokowi menyampaikan ada syarat yang harus dipenuhi sebelum membeli saham Indosat tersebut. "Dengan catatan ekonomi kita tumbuh sampai 7 persen." Selain itu, harga pembelian kembali Indosat itu harus wajar dan tidak membebani anggaran pemerintah.

Lebih jauh, Jokowi juga menegaskan masalah penjualan Indosat di masa lalu tidak perlu diungkit-ungkit lagi. "Sudah dijelaskan bahwa saat itu kondisi krisis, kita membutuhkan uang untuk menggerakkan ekonomi," ujar dia. "Jika ada yang bisa kita jual, tentu saja itu dilakukan dengan catatan masih bisa kita beli lagi."

INDRI MAULIDAR | PRAGA UTAMA

Berita terpopuler:
Ahok Sebut Ultah Jakarta Kali Ini Terasa Pahit
Dirampok, Caddy Golf Melawan dengan Tendangan Maut
Rapor Merah DKI, Jokowi Diminta Mundur