TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, menyatakan akan melakukan modernisasi alat-alat pertahanan jika terpilih menjadi presiden. Menurut dia, modernisasi terutama harus dilakukan pada pertahanan cyber dan hibrid.
Jokowi juga mengatakan modernisasi industri pertahanan harus dijadikan peluang Indonesia untuk ambil bagian dalam pergeseran geopolitik ke Asia. "Kami yakin pergeseran geopolitik dari Barat ke Asia harus dihadapi karena kesempatan kita. Ke depan, kita harus memenangkan pertarungan samudera dan maritim," katanya saat debat capres di Holiday Inn, Ahad, 22 Juni 2014.
Jokowi mencontohkan bahwa modernisasi alat dilakukan melalui dimilikinya drone atau pesawat tanpa awak. Menurut dia, drone bisa memberikan manfaat, baik dari sisi ekonomi maupun ketahanan nasional. Drone ini, kata Jokowi, akan dipasang di tiga kawasan yaitu Timur, Barat, dan Tengah Indonesia, bisa di Sumatera, Jawa, Kalimantan, atau Sulawesi.
"Dengan drone, bisa dilihat mana ada kekayaan ekonomi maritim yang diambil. Drone berguna untuk pertahanan, bisa mengejar illegal fishing, illegal logging. Artinya selain perbaikan alutsista juga untuk ketahanan ekonomi kita," katanya. Jokowi menyayangkan kekayaan laut sebesar Rp 300 triliun yang hilang karena illegal fishing.
Debat malam ini bertemakan politik internasional dan ketahanan nasional. Debat kali ini dibagi menjadi enam sesi. Pertama, moderator memberikan kesempatan pada dua capres untuk menyampaikan visi dan misi selama 4 menit. Sesi kedua, merupakan sesi penajaman visi-misi selama 3 menit. Pada sesi ketiga, moderator akan memberikan pertanyaan di mana kedua capres harus menjawab selama 3 menit. Pada sesi keempat dan kelima, kedua capres bisa mengajukan pertanyaan dan tanggapan. Sesi keenam, kedua capres diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan penutup.
ANANDA TERESIA
Berita Terpopuler:
Jokowi Siapkan Pertanyaan Khusus untuk Prabowo
Perjalanan Spiritual ke Mekah, Ki Joko Bodo Tobat
Hasil Audit BPK, Kado Ulang Tahun buat Jokowi
Satelit Pantau 250 Hotspot, Riau Kembali Terancam
Berita terkait
Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
1 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
4 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
14 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
14 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
16 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
20 jam lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
21 jam lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
23 jam lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya