Ribuan warga dan nelayan mengacungkan dua jari bersama Calon Presiden Joko Widodo, yang berkunjung ke Tempat Pelelangan Ikan Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah, 19 Juni 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Solo - Calon presiden dari poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan dirinya setuju jika kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Prabowo Subianto kembali diusut. "Lebih baik kalau semuanya itu jelas gitu lho," katanya seusai menghadiri dialog dengan tokoh Muhammadiyah di Solo, Jumat, 20 Juni 2014.
Tapi, Jokowi mengatakan pengusutan kasus pelanggaran HAM ini tidak harus dilakukan melalui pengadilan Ad Hoc HAM. Menurut dia pengadilan Ad Hoc tersebut sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini, menilai rekonsiliasi politik bisa menjadi alternatif cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. "Harus jelas, bisa melalui rekonsiliasi, tapi yang penting kasus ini harus jelas," katanya.
Mantan Wali Kota Solo ini yakin kasus ini bisa diperjelas, pasalnya, banyak pelaku dan saksi yang masih hidup. "Harusnya bisa terbuka, pelaku-pelakunya sekarang kan masih ada semua," katanya. (Baca: Sixteen 8 Bantah Usir Tim Jokowi dan Pengusaha)
Kemarin, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, mengatakan bahwa Dewan Kehormatan Perwira (DKP) nyata-nyata membuktikan Prabowo Subianto terbukti terlibat dalam kasus penculikan. Menurut dia, Prabowo memang diberhentikan secara tidak hormat. (Baca: Puan: Obor Rakyat Tak Gerus Elektabilitas Jokowi)
Wiranto menuturkan bukan sesuatu yang baru bila Panglima TNI membentuk DKP untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan personelnya. Sebab, saat itu belum ada Undang-Undang HAM untuk menyelesaikan kasus pelanggaran. Dia mencontohkan, tahun 1950-an, Menteri Pertahanan Hamengku Buwono IX membentuk DKP untuk menuntaskan pemberontakan Permesta.
