KPU Tak Temukan Bukti Prabowo Melanggar HAM  

Reporter

Jumat, 20 Juni 2014 08:29 WIB

KetuaDewan Pembina dan Capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyapa warga dan awak media saat tiba di lokasi pemungutan suara di TPS 02, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor (9/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta: Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Nur Syarifah mengatakan pihaknya belum mengantongi keterangan dan laporan soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dituduhkan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Menurut Nur Syarifah, KPU tak akan bisa begitu saja mempercayai dugaan pelanggaran HAM berat tanpa bukti yang valid.

"Tudingan pelanggaran HAM berat harus dinyatakan melalui putusan pengadilan yang sifatnya in kracht," kata Nur Syarifah saat dihubungi Tempo, Kamis, 19 Juni 2014. (Baca: Wiranto Bongkar Rahasia Pemecatan, Nasib Prabowo?)

Prabowo Subianto dituding sebagai penanggungjawab kasus penculikan 13 aktivis pro-demokrasi tahun 1998 saat dia menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus. Tudingan tersebut semakin kuat ketika surat rekomendasi pemecatan Prabowo oleh Dewan Kehormatan Perwira belum lama ini muncul di media. Dalam surat tersebut Prabowo dinyatakan telah melakukan tindak penculikan. Walhasil dia dipecat secara tak hormat dari kesatuan TNI Angkatan Darat.

Menurut Nur Syarifah, Prabowo memenuhi persyaratan menjadi seorang calon presiden. Salah satunya dari segi hukum, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerakan Indonesia Raya itu punya dokumen yang menunjukkan 'kebersihannya'. (Baca: Tim Sukses: Prabowo Dapat Sanksi Disiplin di Akmil)

Prabowo mengantongi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang sudah tervalidasi. Selain itu, dia memperoleh surat keterangan dari Pengadilan Negeri sesuai domisilinya. "Keterangan tersebut sebagai bukti kalau capres tak pernah terjerat perkara pidana lebih dari lima tahun," kata Nur Syarifah. "Termasuk untuk membuktikan sang capres tak punya catatan utang, pailit, dan lainnya."

Serangan pelanggaran HAM terhadap Prabowo semakin menguat pasca-pernyataan mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Jenderal (Purnawirawan) Wiranto yang menyebut mantan Danjen Kopassus itu diberhentikan secara tidak hormat. Wiranto menegaskan bahwa Prabowo merupakan pelaku penculikan 13 aktivis di akhir masa Orde Baru.

INDRA WIJAYA

Berita lainnya:

MU Siap Tawar Khedira Rp 325 Miliar

Saksi Penting bagi Kasus KPK, Mereka Meninggal

Gang Dolly dan Tragedi Berdarah Sumiarsih

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya