TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia Wiranto mengatakan penculikan yang dilakukan Komando Pasukan Khusus pada Desember 1997-Maret 1998 dilakukan atas inisiatif sendiri pelaku. Pimpinan militer, kata dia, tak pernah memerintahkan kebijakan ekstrem untuk mengamankan negara. Saat itu Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus adalah Prabowo Subianto.
"Aksi penculikan adalah inisiatif atas analisis keadaan yang terjadi waktu itu," ujar Wiranto saat memberikan keterangan pers di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran di Jalan HO.S. Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Juni 2014.
Wiranto memastikan Panglima ABRI tak pernah menginstruksikan penculikan aktivis. Menurut dia, dua panglima yang bertugas selama penculikan--Wiranto dan Feisal Tanjung--tak pernah memerintahkan langkah represif dalam mengamankan negara. "ABRI harus komunikatif, persuasif, bukan (menggunakan) cara kekerasan."
Prabowo Subianto dalam debat calon presiden melimpahkan persoalan penculikan aktivis ke atasannya di militer. Menurut Prabowo, penculikan dilakukannya untuk mengamankan negara. Ketika penculikan terjadi, Wiranto menjabat Panglima ABRI. (Baca: Kalla Serang Prabowo Soal HAM)
Dewan Kehormatan Perwira yang beranggotakan tujuh jenderal merekomendasikan pemecatan Prabowo dari dinas kemiliteran. Berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan DKP pada Agustus 1998, Prabowo dianggap melakukan tindak pidana dengan merampas kemerdekaan orang lain dan melakukan penculikan. Prabowo belakangan dipecat dari militer.
SUNDARI
Berita lain:
Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek
Pesan-Pesan Pro-Prabowo Menyusup di Facebook Tempo
Hindari Cuci Daging Ayam Sebelum Dimasak
Akan Ditutup, Pasukan Bintang Merah Kepung Dolly
Berjemur Telanjang, Wanita Ini Sebabkan Kemacetan
PKS: Mungkin Saja Suara Kami Bocor ke Jokowi
Berita terkait
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaAksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat
17 Maret 2019
Pada pertengahan Desember 2018, Romy PPP menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.
Baca SelengkapnyaSiapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini
6 Februari 2019
Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno membantah tengara kubu Jokowi soal keterlibatan konsultan asing dalam pemilihan presiden kali ini.
Baca SelengkapnyaReformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPolri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
Baca SelengkapnyaYLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.
Baca SelengkapnyaHut TNI 72 Tahun, Simak Cuitan Netizen
7 Oktober 2017
Topik mengenai TNI di lini masa merupakan salah satu isu yang selalu "in" di mata Netizen, terutama marak dibicarakan saat merayakan HUT TNI kali ini
Baca SelengkapnyaIni Alutsista yang Dipamerkan pada Acara HUT TNI di Cilegon
5 Oktober 2017
Peringatan HUT TNI ke-72 dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, Kamis 5 Oktober 2017. Acara ini dimulai pukul 08.00.
Baca SelengkapnyaKodim Brebes Gelar Nobar Film G30S PKI di Desa dan Sekolah
22 September 2017
Komando Distrik Militer 0713/Brebes akan menggelar nonton bareng film G 30S PKI di setiap desa dan beberapa sekolah.
Baca SelengkapnyaWiranto: TNI Tak Bisa Dinilai dari Kinerjanya di Masa Lalu
22 September 2017
Wiranto beralasan tidak adil bila ada pihak yang menilai kinerja TNI di masa lalu dengan situasi saat ini yang sudah berbeda.
Baca Selengkapnya