Capres nomor urut 1 Prabowo Subianto (kanan) dan capres nomor urut 2 Joko Widodo (kiri) didampingi moderator debat Ahmad Erani Yustika (tengah) bersiap memulai debat calon presiden yang diselenggarakan KPU di Hotel Grand Melia, Jakarta, 15 Juni 2014. ANTARA FOTO/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Ade Armando, menilai Joko Widodo unggul dalam debat calon presiden putaran kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum kemarin malam. Menurut Ade, Jokowi lebih cakap beradu argumentasi dengan Prabowo Subianto dalam sesi tanya-jawab.
"Padahal, pada menit-menit awal, tampak Jokowi gugup. Kata-katanya kurang meyakinkan. Tapi selanjutnya Jokowi menguasai panggung," kata Ade saat dihubungi Tempo, Senin, 16 Juni 2014. Buktinya, setiap jawaban yang dilontarkan Jokowi dalam sesi tanya-jawab dianggap lebih tepat dan realistis. Menurut Ade, jawaban Jokowi begitu natural, bukan sekadar wacana atau konsep di atas kertas.
Di sisi lain, Prabowo terlihat unggul saat menyampaikan pidato awal. Di situlah keahlian Prabowo sebagai orator ulung muncul. Menurut Ade, Prabowo terlihat sangat meyakinkan jika menyinggung visi-misi yang selalu dia sampaikan saat kampanye, seperti ekonomi kerakyatan dan nasionalisme. "Sayangnya, jika menemukan masalah lain di luar 'zona aman' tersebut, Prabowo tampak gugup."
Contoh paling fatal saat Prabowo mengaku setuju dengan pendapat Jokowi. Saat itu mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD itu tak mau mendengarkan apa kata tim ahlinya. "Saat itu Prabowo tampak sekali kehabisan kata-kata," kata Ade.
Debat putaran kedua bertema ekonomi dan kesejahteraan rakyat berlangsung sangat meriah di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin malam. Debat tersebut terbagi dalam lima sesi sepanjang dua jam. Pengajar Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika, dipilih menjadi moderator debat itu.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
