Dukung Jokowi, Rieke Bagikan Kartu Sehat dan Pintar

Reporter

Minggu, 15 Juni 2014 22:12 WIB

Rieke Diah Pitaloka. ANTARA/Dhoni Setiawan

TEMPO.CO, Depok - Politikus dari PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, membagikan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar kepada warga Depok yang menumpang kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Depok Baru dan Stasiun Depok Lama, Ahad, 15 Juni 2014. Pembagian kartu itu untuk menarik simpati warga terhadap calon presiden usungan partainya, Joko Widodo.

"Sejauh ini tanggapan warga (pada Jokowi) cukup bagus, ada sekitar 7.500 kartu dalam waktu satu jam," kata Rieke seusai membagikan kartu, Ahad, 15 Juni 2014. Bahkan, kata dia, banyak penumpang yang minta lebih dari satu kartu karena mau dibagikan ke tetangga. "Warga yang bertemu banyak yang menyatakan langsung siap jadi relawan door to door membagi kartu." (Baca: Jokowi Siapkan Kartu Indonesia Sehat dan Pintar)

Anggota DPR RI Komisi IX tersebut berangkat dari kediamannya di Tanah Baru, Beji, Depok, ke Stasiun Depok Baru pada pukul 08.00 WIB. Seusai membagikan kartu di sana, dirinya langsung menumpang KRL ke Stasiun Depok Lama. "Saya memang sengaja naik kereta karena ingin langsung melihat reaksi warga dan mengetahui apa yang terjadi di lapangan," katanya. Dengan begitu, dia mengklaim bisa mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

Rieke menjelaskan kartu Indonesia Sehat dan Pintar adalah untuk memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ada. Menurut dia, JKN saat ini hanya bisa digunakan oleh warga sesuai dengan wilayahnya. Sementara, kartu Indonesia Sehat dan Pintar akan bisa digunakan di mana pun. "Dengan adanya kartu ini diharapkan masyarakat dapat menggunakannya di wilayah mana pun," katanya.

Rieke mengatakan banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kartu tersebut. Soalnya, kartu itu sudah mencakup jaminan pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja.

Penerima kartu itu adalah warga miskin yang tergolong memiliki penghasilan di bawah UMK atau sama dengan UMK. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan kebutuhan hidup yang layak termasuk jaminan kesehatan. "Hanya warga miskin dengan kategori itu yang bisa mendapatkan kartu tersebut," kata dia.

Pevita, 26 tahun, salah satu warga Depok yang kebagian kartu Indonesia Sehat dan Pintar, mengaku baru mengetahui adanya kartu tersebut. "Saya penasaran aja apa kegunaan kartu ini," katanya. Menurut dia, pembagian kartu itu memang terkait dengan pilpres mendatang. Hal itu diyakini sama dengan teknik kampanye yang dilakukan Rieke saat mencalonkan diri jadi Gubernur Jawa Barat.

"Tapi saya sudah punya pilihan sendiri dan tak terpengaruh dengan adanya kegiatan seperti ini," katanya sambil mengatakan pilihannya itu bisa Jokowi dan bisa juga Prabowo. "Rahasia." (Baca: Siapkan Debat, Jokowi Dalami 52 Persoalan Ekonomi)

ILHAM TIRTA

Berita Lainnya:
Karpet Debat Capres Mirip Simbol Partai Lokal Aceh
Cara Prabowo Tingkatkan DAU/DAK
Prabowo Kutip Program Pembangunan SBY saat Debat

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

59 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

11 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

11 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya