Pasangan Calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebelum Debat Capres-Cawapres di Jakarta, 9 Juni 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari poros koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan masalah kemiskinan bisa diatasi dengan pembenahan sistem, bukan hanya pengucuran anggaran. Menurut dia, program nyata untuk mengatasi kemiskinan adalah program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
Untuk masalah kemiskinan, Jokowi mengatakan Indonesia harus berani memberikan program khusus bagi masyarakat. Menurut dia, yang paling penting adalah pembangunan sistem bukan hanya menyediakan anggaran. Oleh karena itu, ia beralasan selalu berkonsenterasi pada pendidikan dan kesehatan. "Kita akan berikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Ini sistem yang dibangun, bukan hanya anggaran saja," katanya saat debat capres di Hotel Gran Melia, Ahad, 15 Juni 2014.
Mengenai tenaga kerja, Jokowi menilai investasi sangat penting, maka investasi harus didorong ke daerah-daerah terutama provinsi dengan tingkat kemiskinan besar. Investasi, kata dia, jangan terkoinsentrasi di Jawa dan Sumatera. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus ditingkatkan di daerah terpencil. "Jadi, pembangunan infrastuktur tidak hanya terpusat di daerah tertentu dan pada akhirnya bisa menarik tenaga kerja," katanya.
Terkait upah, Jokowi mengklaim bahwa kebijakannya akan pro terhadap pengupahan buruh. Hal ini, kata dia, terbukti dengan menjadi gubernur pertama yang mau menaikkan upah hingga 44 persen. "Saya diprotes pengusaha tapi saya tetap menaikkan," katanya.
Debat calon presiden diadakan untuk kedua kalinya malam ini. Debat kali ini mengangkat tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial" dan tidak mengikutsertakan calon wakil presiden. Ekonom Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Mustika, bertindak sebagai pemandu lalu lintas debat. (Baca: Lawan Prabowo, Jokowi Adopsi Strategi Tim Belanda)
Kampanye calon presiden tahun ini diadakan 4 Juni-5 Juli. Selama satu bulan itu, KPU menyelenggarakan lima kali debat. Acara debat itu disiarkan oleh 11 stasiun televisi. (Baca: Kubu Prabowo: Kami Tak Balas Fitnah dengan Fitnah)
