Kang Jalal Tepis Tudingan Ingin Jadi Menteri Agama

Reporter

Jumat, 13 Juni 2014 20:04 WIB

Jalaluddin Rakhmat. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Bandung - Ketua Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Jalaludin Rakhmat menepis isu dukungan ulama Syiah internasional kepada calon presiden Joko Widodo. “Enggak ada itu. Itu informasi yang dipelintir oleh kaum takfiri,” ujar calon anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kepada Tempo seusai acara seminar internasional yang membahas Mahdiism di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Jumat, 13 Juni 2014.

Isu tersebut berawal dari sebuah pemberitaan salah satu situs berita Islam yang menulis bahwa ulama Syiah internasional sepenuhnya mendukung Jokowi menjadi presiden. Menurut Jalaludin, informasi tersebut sepertinya disengaja dipelintir oleh pihak yang kontra terhadap kelompoknya. (baca: 9 Kampanye Hitam Pengikis Suara PDI Perjuangan)

Selain itu, Kang Jalal, sapaan akrab pemimpin Yayasan Muthaharri Bandung ini, menepis isu bahwa dia akan dipilih menjadi Menteri Agama apabila Jokowi terpilih menjadi presiden. Ia pun mengatakan sama sekali tidak tertarik dengan jabatan tersebut. Ia mengatakan justru lebih tertarik menjadi Menteri Pendidikan.

Ia menambahkan, yang penting dan diperlukan sekarang adalah sosok pemimpin yang mengutamakan keberagaman keyakinan. Siapa pun yang terpilih menjadi presiden, dia melanjutkan, harus lebih dekat dengan kelompok minoritas dan memahami penganut keyakinan minoritas.

“Pemimpin justru harus mendekati mereka. Bagaimana mungkin mau menegakkan perdamaian kalau pemimpin tidak menghargai seluruh keyakinan yang ada?” ucapnya. (baca: Jokowi-JK Menang, Kalla: Saya Jamin Menag dari NU)

IQBAL T. LAZUARDI

Berita lain:
Chelsea Resmi Boyong Fabregas
Pelatih Kroasia: Wasit Memalukan!
Hujan Lebat, Ini Lokasi Pohon Tumbang dan Banjir






Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

6 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

17 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya