Polri Tolak Laporan Bawaslu Soal Obor Rakyat  

Reporter

Jumat, 13 Juni 2014 11:57 WIB

Sampul tabloid obor rakyat. (oborrakyat)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Markas Besar Kepolisian RI Ronny Franky Sompie mengatakan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Suhardi Alius menolak laporan dari Badan Pengawas Pemilu terkait dengan tabloid Obor Rakyat, kemarin, 12 Juni 2014.

"Aduan tersebut ditolak oleh Kabareskrim karena tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur aduan yang disepakati," ujar Ronny saat dihubungi Tempo, Jumat, 12 Juni 2014. (Baca: Obor Sebarkan Berita Jokowi Pro Kristen)

Ronny mengakui ada laporan dari Bawaslu tapi tidak melalui pembahasan di Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu Pemilu). "Prosedur yang benar harus melalui Gakumdu untuk menentukan unsur pidana dari sebuah kasus, kemudian baru ditindaklanjuti oleh kepolisian," tutur Ronny.

Namun, kata dia, Bawaslu kemarin langsung melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. "Tindakan dari Bawaslu menyalahi Undang-Undang Pemilu yang telah disepakati bilamana muncul aduan yang bersifat pidana," ujar Ronny.

Gakumdu pertama kali dibentuk tahun 2004 atas kerja sama Mabes Polri, kejaksaan, dan Panwaslu. Kinerja Gakumdu pada Pemilu 2004 dinilai efektif sehingga dilanjutkan dalam Pemilu 2009 dan 2014. Gakumdu merupakan forum bersama tiga instansi yang bertujuan untuk membahas kasus pidana pemilu.

Ronny menepis anggapan bahwa kepolisian tidak komitmen dalam mengatasi kampanye gelap. Ia menganggap motivasi tidak boleh berseberangan dengan integritas kepolisian. Ia menilai, apabila Mabes Polri menerima laporan dari Bawaslu, kesalahan ada di tangan kepolisian. "Apabila kami menerima laporan dari Bawaslu yang tidak mengikuti undang-undang, kesalahan akan beralih ke kepolisian yang dinilai tidak netral," tutur Ronny. "Kami berkomitmen untuk menindak semua kejahatan pemilu, tapi kami juga menjaga integritas kepolisian untuk tetap netral dalam pemilu."

Ia mengaku akan menunggu laporan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah kubu Jokowi. Ia juga akan menunggu laporan dari Gakumdu. Ia menepis anggapan bahwa kepolisian akan membuat kasus ini berlarut-larut. "Pada prinsipnya, kami harus menaati prosedur untuk menjaga netralitas kepolisian dan akan mendukung komunikasi efektif di Gakumdu," ujar Ronny.


DINI PRAMITA








Berita Lain
Kecelakaan Taksi, None Jakarta 2004 Tewas
Sekab: JK Minta Rumah di Brawijaya ke SBY
Sore Ini, SBY Dikukuhkan Jadi Guru Besar


Advertising
Advertising














Berita terkait

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

9 menit lalu

Seloroh Jokowi saat Ditanya Parpol Baru setelah Tak Diakui PDIP

Sebelumnya, Kabar Jokowi bukan lagi anggota PDIP disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

29 menit lalu

Jokowi Sepakat dengan Luhut soal Jangan Ada Orang Toxic di Kabinet Prabowo

Presiden Jokowi setuju dengan usul yang menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto tak perlu membawa orang 'toxic' masuk kabinet.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

37 menit lalu

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House di Depok

Presiden Jokowi mengharapkan pembukaan IDHT memperkuat ekosistem digital lokal.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 jam lalu

Reaksi Internal KIM atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Gerindra menyatakan Prabowo sudah mendiskusikan pembentukan presidential club sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

3 jam lalu

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

3 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

3 jam lalu

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

16 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

16 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya