TEMPO.CO, Lamongan - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Lamongan, Saim, menginstruksikan kepada anak buahnya untuk memusnahkan tabloid Obor Rakyat yang beredar di wilayahnya. Alasannya, Obor Rakyat edisi kedua dengan headline berjudul 1001 Topeng Jokowi itu lebih banyak mendiskreditkan calon presiden Joko Widodo. "Bakar saja," ujar Saim, Selasa, 10 Juni 2014.
Saim dan tim pemenangan Jokowi-JK di Lamongan mengaku sudah mendapatkan tabloid yang disebarkan cuma-cuma itu. Setelah dipelajari isinya dan didokumentasikan, tabloid-tabloid itu dibakar. "Kami kumpulkan di sekretariat. Enam puluh eksemplar di antaranya sudah dibakar," katanya. (Baca juga: Tabloid Obor Rakyat Edisi Kedua Beredar di Jember)
Menurut Saim, Obor Rakyat edisi kedua itu dia dapatkan dari beberapa pondok pesantren di Lamongan. Para santri, tutur dia, sukarela menyerahkannya ke tim pemenangan Jokowi-JK. Sampai saat ini orang-orang yang menyerahkan Obor Rakyat kepada tim relawan di Lamongan masih terus mengalir. "Kalau sudah banyak, nanti kami bakar lagi," tuturnya.
Tim pemenangan Jokowi-JK di Bojonegoro mengaku belum memperoleh informasi soal peredaran tabloid tersebut. Namun mereka sudah menyiapkan antisipasi. Sebab, pada Obor Rakyat edisi pertama dengan laporan utama berjudul Capres Boneka, mereka juga mendapatkan kiriman. "Kami sedang menunggu kiriman edisi terbaru," ujar sekretaris tim Pemenangan Jokowi-JK Bojonegoro, Doni Bayu. (Baca juga: 3.000 Eksemplar OborRakyat Beredar di Ngawi)
Sebelumnya, Obor Rakyat edisi pertama juga marak beredar di Kabupaten Tuban. Di wilayah itu, Obor Rakyat yang beredar diduga mencapai 5.000 eksemplar. Sebagian besar diedarkan ke lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren di Kecamatan Merakurak, Semanding, Widang dan Tuban Kota. (Baca: Ke Bawaslu, Jokowi Sebut OborRakyat Meresahkan)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
