TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengatakan lembaganya akan segera mengundang Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko dalam waktu dekat. Pemanggilan itu berkaitan dengan isu keterlibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diduga menggiring pilihan masyarakat dalam pemilu presiden 2014.
"Panglima TNI akan kami undang untuk klarifikasi," kata dia saat dihubungi melalui telepon selulernya, Jumat, 6 Juni 2014.
Sebelumnya, tersiar kabar adanya anggota Babinsa di Jakarta Pusat yang mengaku ditugaskan atasannya untuk mendata warga. Namun, di sela pendataan tersebut, sang tentara diduga mengarahkan agar warga memilih duet Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Babinsa adalah ujung tombak atau tingkatan paling bawah dari Komando Daerah Militer TNI Angkatan Darat. Tentara yang bekerja di bawah naungan Komando Rayon Militer (Koramil) itu bertugas untuk menjaga pertahanan negara di tingkat desa. Dengan demikian, tugas mereka lekat dengan kerja-kerja intelijen.
Muhammad belum menyebut waktu pemanggilan Jenderal Moeldoko. Ia hanya menyatakan pemanggilan itu adalah tindaklanjut dari pengusutan lembaganya terhadap dugaan politik praktis Babinsa dalam pemilu presiden. "Kami sudah melakukan penelusuran di lapangan," ucap dia.
Namun, Muhammad menolak membeberkan hasil penelusuran sementara ihwal kasus tersebut. Alasannya masih dalam tahap penelusuran. "Maaf, belum bisa kami sampaikan," katanya.
TRI SUHARMAN
Berita Terpopuler:
Tujuh Kebiasaan Wanita yang Disukai Pria
Jadi Menteri Agama, Lukman: Ladang Ibadah Saya
Iyeth Bustami: Jokowi Trendsetter Blusukan
Prabowo dan Hatta, Beda Pakaian Beda Saku
Baca Eksepsi Hari Ini, Anas Janji Serang SBY
Berita terkait
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
11 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
39 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaJaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
42 hari lalu
Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
43 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
47 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaH-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
51 hari lalu
Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
57 hari lalu
Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
58 hari lalu
Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?
Baca SelengkapnyaBawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
8 Maret 2024
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaDPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
5 Maret 2024
DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Baca Selengkapnya