Daftar Kepala Daerah yang Ikut Cuti Kampanye  

Reporter

Editor

Anton William

Rabu, 4 Juni 2014 05:57 WIB

Penyanyi dangdut dengan goyangan hot menghibur sejumlah simpatisan dalam kampanye Partai Amanat Nasional (PAN) di Lapangan Enggal, Bandar Lampun, (26/3). Tempo/Nurochman Arrazie

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Didik Suprayitno, mengatakan lembaganya mengizinkan sepuluh kepala daerah cuti kampanye dalam pemilihan presiden. Sebanyak tujuh gubernur dan tiga wakil gubernur bakal bergabung sebagai juru kampanye di daerah.

"Pemohon belum mencantumkan tanggal cuti," ujar Didik ketika dihubungi, Selasa, 3 Juni 2014. Ketentuannya, kepala daerah harus mencantumkan jadwal dan kota tujuan kampanye.

Menurut Didik, gubernur dan wakil gubernur dilarang mengambil waktu cuti bersamaan. Cuti kampanye, uajr dia, bisa dilakukan dua hari kerja dalam sepekan. Adapun untuk kepala daerah level kota dan kabupaten harus mengajukan izin cuti kampanye ke gubernur. (Baca: SBY: Ada Kepala Daerah Intervensi Pemilu 2014)

Izin cuti, tutur Didik, paling lambat disampaikan 12 hari sebelum tanggal cuti. Sedangkan Kemendagri mengeluarkan izin setidaknya empat hari setelah surat izin masuk. (Baca: Debat Capres-Cawapres Mulai 9 Juni )

Berikut ini sepuluh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendaftarkan diri untuk cuti kampanye.

Juru kampanye Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa:
1. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
2. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola
3. Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin
4. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek
5. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin
6. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudarto

Juru kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya
2. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis
3. Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang
4. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Achmad Diran

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
PDIP: Tak Ada Perwira TNI di Tim Sukses Jokowi
Ahok Dilaporkan Kuasa Hukum Udar ke Mabes Polri
Tujuh Gereja di Cianjur Diancam Ditutup Paksa

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

14 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

17 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

55 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya