Tim Jokowi Setor Sumbangan Siluman ke Kas Negara  

Reporter

Selasa, 3 Juni 2014 13:16 WIB

Ilustrasi mata uang Rupiah. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Tjahjo Kumolo, memastikan timnya tak akan sembarangan menerima dana sumbangan kampanye. Meski telah membuka rekening untuk umum, tim tetap akan selektif. "Kalau ada yang tidak jelas, uang itu akan kami kembalikan ke kas negara," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 2 Juni 2014.

Menurut Tjahjo, tim akan selalu memantau setiap sumbangan yang masuk dalam rekening relawan yang sudah dipublikasikan. Bila ada nominal sumbangan yang besar, tim akan segera mengecek ke bank asal sumbangan tersebut. "Kalau ada sumbangan besar, akan kami kejar." (Baca:KPK Sebut Jokowi Boleh Terima Sumbangan Kampanye)

Tim, kata Tjahjo, akan terus memastikan semua sumbangan yang masuk tak melanggar batas yang diatur undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, batas sumbangan maksimal dari perseorangan sebesar Rp 1 miliar, sedangkan dari perusahaan dan kelompok sebesar Rp 5 miliar. "Kalau sekarang kan sumbangannya kecil-kecil, ada yang nyumbang Rp 500 ribu dan banyak Rp 100 ribu."

Tim Jokowi-JK sudah membuka rekening untuk menerima sumbangan relawan sejak pekan lalu. Badan Pengawas Pemilu sudah memperkenankan pembukaan rekening ini asalkan dapat dipertanggungjawabkan. Pembukaan rekening itu juga sudah mendapat restu Komisi Pemberantasan Korupsi. (Baca:Bawaslu Jokowi Boleh Terima Sumbangan Kampanye)

Hingga kemarin, sumbangan untuk Jokowi-Jusuf Kalla yang masuk dari tiga rekening--BRI, BCA, dan Mandiri--sudah mencapai Rp 2 miliar. Tjahjo memastikan tim akan bersikap terbuka dan mengelola sumbangan kampanye itu dengan transparan dan akuntabel. (Baca: Hashim Cukongi Jokowi Dinilai Bukan Kampanye Hitam)

IRA GUSLINA SUFA

Terpopuler:


SBY: 2004, TNI-Polri Tak Netral
Lima Parpol di Pacitan Dukung Jokowi-JK
KPK Cegah Teman Dekat Ibas Yudhoyono
PDIP: Tak Ada Perwira TNI di Tim Sukses Jokowi

Berita terkait

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

3 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

6 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

9 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

19 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

19 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

21 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya