TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi bakal berperan dalam debat calon presiden. Lembaga itu sedang menggodok materi untuk adu gagasan calon presiden untuk kemudian diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.
"Materi yang digodok soal pemberantasan korupsi. Bakal terlihat sejauh mana komitmen para calon presiden dan wakil presiden terhadap pemberantasan korupsi," kata juru bicara KPK, Johan Budi, di kantornya, Senin, 2 Juni 2014.
KPU telah melakukan pengundian nomor urut untuk dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa mendapatkan nomor urut satu. Sedangkan pasangan Joko Widodo alias Jokowi dan Jusuf Kalla yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat nomor urut dua. (Lihat foto: Dapat Nomor Urut Dua, Jokowi Temui Pendukung dengan Bajaj)
Dua pasangan tersebut akan diadu dalam lima kali sesi debat. Pelaksanaan debat dilakukan setiap Ahad. Empat acara debat dilakukan selama Juni dan satu acara debat terakhir dilaksanakan Juli. Setiap acara debat akan disiarkan stasiun televisi. (Lihat foto: Iring-iringan Prabowo-Hatta Menuju ke KPU)
Pemilihan umum presiden rencananya dilaksanakan 9 Juli mendatang. Adapun kampanye calon presiden sudah dilaksanakan sejak 8 Juni.
MUHAMAD RIZKI
Terpopuler
PDIP: Tak Ada Perwira TNI di Tim Sukses Jokowi
Kubu Jokowi-JK Targetkan 65 Persen Suara di Jatim
Tak Hadirkan Saksi Meringankan, Akil: Mahal
Berita terkait
Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
1 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
1 hari lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
2 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
2 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
2 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
3 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
3 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca SelengkapnyaTak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
3 hari lalu
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya