Ali Masykur Akan Penuhi Panggilan Bawaslu  

Reporter

Selasa, 3 Juni 2014 09:34 WIB

Ali Masykur Musa. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa, akan memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu untuk menjelaskan soal keterlibatannya dalam tim kampanye Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Pemanggilan dilakukan karena Ali Masykur sudah resmi menjadi salah satu anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Prabowo-Hatta.

“Saya dipanggil untuk melakukan klarifikasi,” kata Ali saat dihubungi, Selasa, 3 Juni 2014. Namun dia tidak menjelaskan kapan dia akan memenuhi panggilan ini. Ali mengaku diminta oleh tim Prabowo-Hatta menjadi anggota Dewan Pakar. Dia mengiyakan permintaan itu karena merasa cocok dengan visi-misi dan komitmen kebangsaan Prabowo-Hatta. “Visi-misi mereka sesuai dengan saya.” (Baca: Dukung Capres, Ali Masykur Didesak Mundur dari BPK)

Ali mengatakan ia akan datang ke Bawaslu untuk menyamakan persepsi ihwal aturan mana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang dia langgar. Namun Ali menolak berbicara lebih lanjut saat dibacakan pasal 41 undang-undang itu yang melarang anggota BPK menghadiri kampanye. “Nanti saya akan klarifikasi,” katanya.

Ahad lalu, saat penetapan calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, Ali Masykur Musa berada di tim Prabowo. "Kehadiran anggota BPK dalam proses politik kampanye sangat fatal," kata anggota Bawaslu, Nasrullah, Senin, 2 Juni 2014. "Ali Masykur akan kami mintai penjelasan soal kehadirannya dalam tim Prabowo." (Baca:Ada di Tim Prabowo Bawaslu Panggil Ali Masykur)

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden melarang anggota BPK menghadiri kampanye. Nasrullah menegaskan, seberapa jauh keterlibatan Ali Masykur dalam tim Prabowo harus diklarifikasi. "Pejabat negara seperti anggota BPK tak boleh ikut kampanye. Baik aktif maupun cuti," katanya. "Ada wilayah etik yang tak boleh dilanggar."

WAYAN AGUS PURNOMO

Terpopuler:

Ahok Marah-marah Saat Ditanya Kasus PAM Jaya
SBY: 2004, TNI-Polri Tak Netral
Umat Kristen Sleman Empat Kali Berpindah Tempat
Bupati Kampar dan Istri Diduga Aniaya Warga
Musik Pengaruhi Otak Manusia dengan Cara Tak Biasa







Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

6 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

41 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

44 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

44 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

44 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

45 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

45 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

45 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

46 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

49 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya