TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat Tentara Nasional Indonesia Jenderal Budiman meyakinkan lembaganya netral dalam seluruh proses pemilihan presiden. Dia mengatakan kenetralan tersebut sudah dibuktikan sejak pemilu legislatif pada April 2014.

"Kami pastikan netral. Hingga ke tingkat badan pembinaan masyarakat sekalipun," ujar Budiman setelah memberikan pengarahan kepada seluruh pimpinan teritorial dan komandan satuan tempur di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2014.

Menanggapi tudingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Budiman membantah bahwa dalam tubuh satuannya ada perwira tinggi aktif yang merapat ke pasangan calon presiden tertentu. Dia mengatakan, prinsip netralitas akan tetap dijaga TNI AD. "Kami tak akan mencederai tubuh TNI AD dengan bersikap tak netral," ujarnya.

Budiman mengatakan sikap tak netral TNI AD pasti akan ketahuan di zaman teknologi canggih sekarang ini. Menurut dia, kebohongan akan segera terungkap pada era keterbukaan informasi sekarang ini.

SBY menuding ada oknum perwira TNI yang condong ke satu calon pada pemilu 2004. Menurut SBY, oknum tersebut sampai membuat surat edaran untuk tak memilihnya. "Saya tahu itu, tapi sudah saya maafkan. Semoga tak terulang lagi di pilpres kali ini," kata SBY kepada seluruh jajaran perwira tinggi TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan, pagi tadi.

Pilpres telah memasuki babak baru dengan ditetapkannya nomor urut bagi dua pasang capres, Ahad, 1 Juni 2014. Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung poros koalisi Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh nomor urut 1. Sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang dijagokan poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan nomor urut 2.

Kedua pasangan akan memasuki masa kampanye pada 4 Juni 2014. Kampanye akan dilakukan sepanjang 4 Juni hingga 5 Juli, sebelum memasuki tiga hari masa tenang.

AMRI MAHBUB

Terpopuler
Cerita di Balik Perseteruan Prabowo-Wiranto
Sultan Didesak Agar Tegas Selesaikan Intoleransi di DIY
3 Hal Tak Bisa Dilakukan Ahok sebagai Plt Gubernur
Kasus Haji, PPATK: Rekening Anggito Mencurigakan