Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman melihat instalasi simulator NBO 105 dan Bell 412 di markas Penerbangan Angkatan Darat, Semarang, Jawa Tengah (27/3). TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Jenderal Budiman mengaku siap menghadapi potensi konflik antarpendukung calon presiden pada masa kampanye. Dia meminta seluruh jajaran pimpinan teritorial TNI Angkatan Darat memetakan daerah rawan konflik yang ada di wilayahnya masing-masing.
"Khususnya daerah-daerah yang diduga sebagai tempat berdiamnya kelompok garis keras dan basis massa partai politik tertentu," kata Budiman dalam pengarahan ke-397 perwira tinggi dan menengah AD di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 2 Juni 2014.
Budiman enggan mengungkap wilayah mana saja yang termasuk rawan konflik. Hanya saja, daerah rawan konflik dapat dideteksi dari penyelenggaraan pemilihan legislatif April lalu. Dia menengarai sumbu konflik mulai tersulut di media sosial.
Menurut Budiman, TNI AD berupaya mengendalikan emosi masyarakat. TNI AD, katanya, akan memaksimalkan pendekatan dengan warga.
Keberhasilan mengamankan pemilu, kata Budiman, akan terlihat dari dua hal. Pertama, yakni masyarakat merasa aman untuk memilih. Kedua, ujarnya, netralitas TNI yang harusnya jadi penengah konflik.
Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berkompetisi pada pemilihan 9 Juli mendatang. Duet Joko Widodo alias Jokowi dan Jusuf Kalla akan bertarung dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kemarin, kedua pasangan ini mengikuti undian nomor urut calon presiden. Nomor urut satu diperoleh Prabowo sedangkan Jokowi memperoleh nomor dua. (Baca: Nomor Urut, Pakar: Jokowi Taktis, Prabowo Elegan)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
