TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfudz Siddiq mengatakan rapat memang membahas anggaran untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015.
"Tapi bisa saja berkembang untuk hal lain," kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 2 Juni 2014. Salah satu poin yang ingin dipertanyakan adalah pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia terhadap isi siaran sejumlah media televisi.
Mahfudz mengatakan Pemilu 2014 menjadi fenomena baru bagi keterlibatan media dalam politik. Hal ini terjadi karena pemilik media televisi menjadi anggota atau ketua partai politik. Akibatnya, kata dia, media televisi secara terang-terangan memihak salah satu calon presiden.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan publik harus kritis terhadap hal tersebut. Media yang seharusnya independen, kata dia, justru menjadi tak independen. Menurut Mahfudz, media televisi melakukan sensor informasi sejak awal. "Akibatnya publik dirugikan karena tak mendapat informasi yang berimbang," katanya.
Media televisi terpolarisasi menjadi dua kutub dalam pemilu presiden 2014. Media yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo, yaitu MNC Group, dan grup media Bakrie lebih banyak memberitakan calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dibanding calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo. Di sisi lain, Metro TV yang dimiliki Surya Paloh menjadi media yang didominasi pemberitaan Jokowi.
WAYAN AGUS PURNOMO
Terpopuler
Jokowi Ubah Gaya demi Raih Suara
Jaringan Perempuan Protes Demonstrasi Lempar Bra
Kasus Haji, PPATK: Rekening Anggito Mencurigakan
Berita terkait
Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB
29 Februari 2024
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
Baca SelengkapnyaAntisipasi Ancaman Hoaks, KPI DKI Bakal Sosialisasi Penayangan Iklan Kampanye
9 Januari 2024
KPI DKI Jakarta bakal menyosialisasikan penayangan iklan kampanye ke lembaga penyiaran lokal. Apa tujuannya?
Baca SelengkapnyaPegawai KPI Diduga Terlibat Transaksi Narkoba Lewat Instagram
8 Juni 2023
Polres Metro Tangerang mengungkap transaksi narkoba jenis ganja lewat Instagram. Diduga libatkan pegawai KPI.
Baca SelengkapnyaDPR: Seleksi Anggota KPI Harus Tepat dan Transparan
19 Mei 2022
Setiap calon Anggota KPI harus memiliki visi dan misi yang jelas.
Baca SelengkapnyaPenanganan Kasus Pelecehan Seksual di KPI Mandek, Korban Ingin Bertemu Kapolri
7 Maret 2022
Korban pelecehan seksual dan perundungan di KPI mempertanyakan nasib penanganan kasusnya di Polres Metro Jakarta Pusat yang jalan di tempat.
Baca SelengkapnyaCerita Tessy Jual Mobil dan Rumah Usai Dilarang Tampil di Televisi
5 Maret 2022
Tessy kehilangan pekerjaannya di layar kaca selama enam tahun setelah dicekal oleh KPI karena memakai pakaian perempuan.
Baca SelengkapnyaSurvei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang
27 Desember 2021
Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.
Baca SelengkapnyaDPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
Baca SelengkapnyaKomnas Perempuan Apresiasi MS karena Berani Adukan Perundungan di KPI
2 Oktober 2021
Komisioner Komnas Perempuan mengatakan MS merasa perlu melapor ke lembaganya lantaran perundungan di KPI berdampak ke istri dan ibunya.
Baca SelengkapnyaPedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Menurut Kemenaker
23 September 2021
Kasus pelecehan seksual seperti yang dialami MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, mengundang perhatian publik luas beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya