TEMPO.CO, Jakarta: Kubu calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Hatta menyatakan siap membuka surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak terhadap pasangan calon itu. Mereka mendukung langkah itu agar terjadi keterbukaan dan transparansi di sektor pajak.
"Demi tercapainya good governance maka kami akan siap membuka SPT Pajak Prabowo-Hata," kata Nurul Arifin, juru bicara tim pemenangan Prabowo-Hatta saat dihubungi, Ahad, 1 Juni 2014. "Apalagi kami sudah berkomitmen dengan hal itu."
Nurul menjamin selama ini pembayaran pajak Prabowo sesuai dengan jumlah harta kekayaannya. Apalagi, kata Nurul, beberapa perusahaan yang dimiliki Prabowo mempunyai audit pajak tersendiri.
"Tim audit perusahaan itu sudah bekerja baik dengan menghitung berapa pajak yang harus dibayarkan," ujarnya. "Jadi, ya tidak ada kekhawatiran bagi kami jika Prabowo dan juga perusahaannya harus membuka SPT pajak."
Nurul juga mengatakan sangat menghargai privasi data pajak dari wajib pajak seperti termaktub dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 34. "Namun jika kami dituntut untuk membuka demi transparansi dan akuntabilitas, ya kami rela dan bersedia," katanya.
Aktris yang kini menjadi politikus Golkar ini menganggap dengan kesediaan Prabowo membuka SPT Pajak ke publik tidak akan mempengaruhi tingkat keterpilihan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebagai presiden itu secara signifikan. "Paling-paling pengaruhnya hanya sedikit, biarlah rakyat nanti yang menentukan."
Sebelumnya, Forum Pajak Berkeadilan yang di dalamnya terdiri dari beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti Indonesia Corruption Watch, Perkumpulan Prakarsa, dan Publish What You Pay Indonesia, mendorong pasangan capres-cawapres untuk membuka SPT Pajak. Mereka menilai dengan dibukanya SPT pajak capres-cawapres diharapkan dapat memperbaiki tata kelola dan transparansi perpajakan di Indonesia.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
