TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan para calon presiden tak punya visi dan misi di bidang subsidi bahan bakar minyak (BBM) karena takut dianggap tak populis. Padahal, secara rasional subsidi BBM memang harus dihapus atau dikurangi. Namun, calon presiden tak berani mengatakannya.

"Karena pencabutan subsidi BBM ini paling seksi dan kontroversi. Tidak populis, makanya dihindari," kata Enny saat dihubungi, Kamis malam, 29 Mei 2014. (Baca: Pengamat:Visi Misi Capres-Cawapres Ambigu)

Enny menyayangkan kedua calon presiden, baik Joko Widodo ataupun Prabowo Subianto, sama sekali tak menyentuh isu pengurangan atau penghapusan subsidi BBM. Padahal, isu ini menjadi penilaian utama masyarakat karena sudah sangat kritis. Publik pun akan langsung mempertanyakan pencabutan subsidi itu bakal dialihkan ke pos mana.

Dalam dokumen visi misi calon presiden yang sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, Joko Widodo hanya mencantumkan visi energi dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dan revisi undang-undang perminyakan serta gas bumi. Di lain pihak, Prabowo Subianto berupaya akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas 10 ribu megawatt.

Enny mempertanyakan visi energi Jokowi-JK itu yang dinilai tak mendetail. "Jokowi-JK memang pernah mengatakan soal konversi ke gas alam. Tapi sama sekali tak menyinggung soal subsidi. Bagaimana caranya?" tuturnya. (Baca: BBM Subsidi di Timor Leste Laku Rp 10-15 Ribu)

Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji bakal mencabut subsidi BBM jika dirinya menjadi presiden. Musababnya, dengan mencabut subsidi justru bisa melindungi orang miskin. Namun, ia tak menjelaskan sektor apa yang menjadi realokasi dari subsidi BBM tersebut.

KHAIRUL ANAM

Berita terpopuler:
Didit Hediprasetyo, Putra Prabowo yang Mendunia
Kivlan Zein Ancam Adukan Komnas HAM ke Ombudsman
Cadbury Berbabi, Muslim Indonesia Diminta Waspada
Dukung Jokowi-JK, Solihin: Ingin Pemerintah Bersih