Jokowi Akan Kontrak Politik dengan Korban Lapindo

Reporter

Senin, 26 Mei 2014 11:50 WIB

Sejumlah menyaksikan rumah yang tenggelam dari Desa Glagah Arum Porong Sidoarjo, (19/11). Puluhan rumah terendam oleh luberan air lumpur panas Lapindo akibat jebolnya tanggul penahan lumpur, Selasa (18/11) malam. ANTARA/Eric Ireng

TEMPO.CO, Sidoarjo-Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan menghadiri peringatan 8 tahun semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 29 Mei 2014. Jokowi akan menyaksikan parade teatrikal dari para seniman serta akan melakukan kontrak politik dengan masyarakat korban lumpur.


Wakil ketua panitia peringatan 8 tahun lumpur Lapindo, Gugun Muhammad, mengatakan korban Lapindo merupakan kaum yang paling tertindas di negeri ini, sehingga pihak penyelenggara ingin memanfaatkan kondisi itu dengan momen politik di Indonesia. "Diharapkan Jokowi dapat memberikan napas segar bagi korban lumpur," kata Gugun, Senin, 26 Mei 2014.


Jokowi, ujar dia, diharapkan hadir pada 29 Mei 2014 atau tepat 8 tahun terjadinya tragedi luapan lumpur panas. Jokowi diminta bersedia meneken kontrak politik untuk dilaksanakan jika dia terpilih menjadi presiden. "Kontrak politik itu akan ditandatangani langsung di atas tanggul lumpur," kata dia. (Baca: Jokowi Akan Hadir di Peringatan 8 Tahun Lapindo)


Kontrak politik Jokowi berisi lima poin. Pertama, pemerintah akan memberikan dana talangan bagi korban Lapindo di peta area terdampak melalui Anggaran Pendaparan dan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya pemerintah akan menagih dana talangan itu kepada PT Lapindo Brantas.


Kedua, pendidikan gratis 12 tahun melalui kartu Indonesia pintar. Ketiga, jaminan kesehatan melalui kartu Indonesia sehat. Keempat, permukiman miskin tidak digusur tapi digeser dan ditata. Dan kelima, keamanan kerja. Menurut Gugun, kontrak politik itu sudah ditawarkan kepada Jokowi dan dia setuju. "Tinggal tanda tangan saja," kata dia. (Baca: Jelang 8 Tahun, Korban Lapindo Pasang 110 Patung)


Advertising
Advertising

Mengenai isi kontrak yang hanya satu poin berkaitan dengan korban lumpur Lapindo, Gugun beralasan bahwa kontrak politiknya itu bersifat nasional. Sebab yang menyusun kontrak itu UPLINK, salah satu komunitas anak muda jaringan rakyat miskin kota. "Jadi kontrak ini atas nama UPLINK dengan kepanitian bersama di Porong, Sidoarjo," kata dia.

MOHAMMAD SYARRAFAH





Terpopuler
















Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

11 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

15 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

18 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

21 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya