Ketua Dewan Pembina dan capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyampaikan orasi politiknya dalam peringatan Hari Buruh Sedunia yang diselenggarakan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta (1/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Kendari - Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan purnawirawan TNI tidak memiliki kewajiban untuk mendukung calon presiden dari eks anggota TNI, seperti Prabowo Subianto.
Menurut dia, setiap orang memiliki hak konstitusional masing-masing. Para pendukung Prabowo dari kalangan jenderal purnawirawan harusnya bisa memilah dengan jernih dalam memberikan dukungan. "Ada senior kami purnawirawan jenderal, mantan, menyatakan heran kalau ada purnawirawan masih memilih eks TNI yang dipecat. Dari TNI saja dipecat, masak mau jadi presiden?" katanya di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat, 23 Mei 2014.
Pada kesempatan yang sama, Luhut menerangkan, senior tadi mengatakan tidak benar bila ribuan jenderal di Indonesia mendukung Prabowo. "Di Indonesia jumlah jenderal purnawirawan enggak sampai ribuan." (Baca: Sejumlah Jenderal Dukung Pasangan Jokowi-JK)
Sebagai pendukung Jokowi-Jusuf Kalla, Luhut mengaku optimistis untuk wilayah timur Indonesia pasangan itu bisa mendapatkan suara mayoritas sampai 70 persen. Target tersebut cukup rasional karena figur Jusuf Kalla merupakan simbol wilayah timur Indonesia. Ketokohan Jusuf Kalla, juga tandem Jokowi-JK, terasa memenuhi harapan publik luas karena karakter keduanya yang disiplin, tegas, dan pekerja keras. "Beberapa hari saya di Kabupaten Wakatobi, terasa sekali denyut dukungan terhadap Jokowi-JK. Belum ada yang mau memilih selain mereka," ujarnya.
Di lain pihak, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sulawesi Tenggara Hugua yang ikut mendampingi Luhut Panjaitan mengatakan pasangan Jokowi-JK adalah sosok yang sudah teruji kepemimpinannya.
"Jokowi mantan Wali Kota Solo, Gubernur DKI; sedangkan Jusuf Kalla tokoh politik nasional, pengusaha sukses, dan mantan wakil presiden. Jokowi merupakan orang yang banyak bekerja sedikit bicara dan tegas. Jadi, keduanya memang pasangan yang tepat yang bisa membawa perubahan untuk bangsa," ujar Hugua. (Baca: Jokowi Nyapres, Pengamat: Jakarta Terbengkalai)
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
