Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) selaku Ketua Umum Partai Demokrat berfoto bersama dengan peserta Konvensi Capres Partai Demokrat saat Debat Bernegara di Bogor, Jabar (3/3). Debat bernegara kali ini mengusung tema Hubungan Internasional dan Kesejahteraan Rakyat. ANTARA/pras
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat bakal mengambil keputusan koalisi pekan ini. Hingga sekarang Demokrat masih membuka opsi berkoalisi dengan partai mana pun. "Setelah tahapan pemenang konvensi diumumkan dan majelis tinggi melakukan rapat, maka akan dibedah opsinya di atas meja," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat saat dihubungi Tempo, Senin, 12 Mei 2014. Ramadhan menyebut paling lambat pekan ini arah koalisi Demokrat akan jelas.
Demokrat, kata Ramadhan, sampai hari ini masih belum mengunci koalisi dengan partai mana pun. Baik itu partai pemenang pemilu PDI Perjuangan, Gerindra, atau pun partai-partai lain. "Semuanya masih terbuka untuk berkoalis dengan Demokrat," katanya. Ramadhan mengatakan keputusan koalisi sangat tergantung dari hasil rapat Majelis Tinggi yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelumnya, Demokrat berencana membentuk poros baru di luar tiga poros partai peraup suara terbesar di pemilu: PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Gerindra. PDI Perjuangan sudah pasti akan mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden, begitu pula Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto. Sedangkan Partai Golkar berencana mengusung Aburizal Bakrie.
Saat ini Demokrat tengah menyelesaikan tahapan terakhir konvensi calon presiden yang diikuti sebelas kandidat. Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Partai Demokrat menempati peringkat ke empat dengan perolehan 12.728.913 suara atau 10,19 persen. Jauh di bawah PDI Perjuangan memperoleh suara terbanyak dengan 23.681.471 suara atau 18,95 persen. Partai Golongan Karya mengekor di tempat kedua dengan 18.432.312 suara atau 14,75. Partai Gerakan Indonesia Raya memperoleh 14.760.371 suara atau 11,81 persen.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
