Jadi Anggota DPR, Krisna Mukti Janji Tak Korupsi  

Reporter

Senin, 12 Mei 2014 06:45 WIB

Krisna Mukti. Tempo/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Krisna Mukti menjamin tak akan melakukan korupsi ketika menjadi anggota DPR periode 2014-2019 karena dia menuju Senayan tanpa mengeluarkan duit berlebih. Krisna mengatakan tak melakukan serangan fajar saat berkampanye.

"Mereka yang sudah mengeluarkan duit untuk serangan fajar yang kerap terlilit korupsi," kata Krisna saat dihubungi, Ahad, 11 Mei 2014. "Sedangkan saya enggak memiliki uang untuk membelikan mereka es cendol."

Berangkat dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut pertama, Krisna mengklaim tak melakukan politik uang. Menurut dia, pemilu kali ini adalah pemilu terburuk lantaran maraknya uang rasuah politik yang beredar, termasuk di daerah pemilihannya, Jawa Barat 7. "Saya hanya membagikan foto saya yang dilaminating." (Baca: Nyaleg, Krisna Mukti: Saya Masih Laku di Hiburan)

Pendapatan dan berbagai fasilitas yang diterima anggota Dewan, kata Krisna, sudah lebih dari cukup. Gaya hidup yang dipaksakan oleh para anggota Dewan yang menyebabkan maraknya rasuah. "Jika ada celah, mereka bakal korupsi berjemaah."

Dalam kampanye lalu, Krisna juga tak mengumbar janji saat menyampaikan visi dan misi. "Kemampuan saya ya masih sebatas itu," katanya.

Dia berjanji akan hadir saat diundang untuk urun rembuk serta menghadiri peringatan 17 Agustus, mauludan, dan acara organisasi di sana. "Mereka tak perlu merogoh kocek saat mengundang saya. Gratis."




MUHAMMAD MUHYIDDIN

Berita terpopuler:
Hashim: Saat Tragedi Mei 1998, Prabowo Bersama Rhoma

Kiai PKB Resmi Dukung Jokowi Jadi Capres

Soal Boko Haram, Tweeps Serang Menteri Tifatul

Jokowi: Cawapres Bisa Selain Kalla dan Abraham

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

5 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

15 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya