Demo menuntut untuk mengusut tuntas korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis. (TEMPO/Fully Syafi/01/26/2010)
TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum dan Imparsial menyerukan agar masyarakat tidak memilih calon presiden yang melanggar hak asasi manusia. Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta mengatakan calon presiden yang melanggar HAM akan berdampak buruk pada masa depan Indonesia.
"Makanya tidak boleh dibiarkan orang yang bertanggung jawab pada pelanggaran HAM menjadi presiden," kata Febi dalam diskusi bertajuk "Mengenang Marsinah" di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat, 9 Mei 2014.
Poengky Indarti, Direktur Imparsial, mengatakan bahaya calon presiden pelanggar HAM adalah menghalalkan keuntungan pribadi demi ambisi politiknya. Keberpihakan terhadap masyarakat kecil, seperti buruh, hanya untuk mendapatkan simpati pemilih. "Harus diingat kerja sama militer dan buruh tidak pernah terjadi dalam sejarah," katanya yang juga menjadi pembicara dalam diskusi yang sama.
Isu pelanggaran HAM terus mencuat seiring pencalonan Prabowo Subianto menjadi presiden dalam pemilu Juli 2014. Prabowo saat menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) diduga terlibat dalam penculikan 13 aktivis prodemokrasi. Meskipun anggotanya yang disebut tim mawar telah dihukum secara pidana, Prabowo hanya diberhentikan sebagai pemimpin Kopassus.
Febi mengatakan seorang calon presiden harus bersih dari masalah-masalah kemanusiaan pada masa lalunya. Bila masalah itu belum selesai lantas mencalonkan diri sebagai presiden, kata dia, masalah HAM tidak akan pernah terselesaikan. "Bagaimana nasib mereka yang masih berharap bisa menemukan kabar keluarganya yang hilang?" ujarnya.
