Jokowi Minta Surya Paloh Segera Geber Iklan  

Reporter

Editor

Pruwanto

Sabtu, 3 Mei 2014 06:28 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, saat meresmikan lapangan mini soccer dan Jembatan Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Jumat (25/4). Penyaringan calon pendamping Jokowi sebagai cawapres mengerucut menjadi dua kandidat, dari luar dan internal partai. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, meminta Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh melakukan "serangan udara". "Kami ingin serangan udara ini jangan nunggu waktu lagi. Sore ini harus sudah mulai," kata Jokowi di kantor pusat Partai NasDem, Jakarta, Jumat, 2 Mei 2014.

Secara pribadi, Jokowi meminta pemilik salah satu stasiun televisi swasta itu lebih gencar melalukan serangan udara sehubungan dengan semakin dekatnya pemilihan presiden 9 Juli mendatang. Serangan udara yang dimaksud Jokowi adalah iklan di stasiun televisi milik Surya Paloh. "Yang ini permintan, ya, Bang Surya," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Jokowi juga mengandalkan relawannya dari NasDem dan PDI Perjuangan untuk "serangan darat". Menurut dia, jumlah relawannya sangat banyak. "Luar biasa, relawan yang titik-titiknya tidak bisa saya hitung," katanya. "Sudah tidak ada waktu lagi. Tetapi, menurut saya, yang paling penting adalah dua hal: daratnya sudah bekerja, udaranya juga segera harus bekerja. Ada dari gerakan darat dari NasDem, ada darat dari PDIP."

Pertemuan di kantor pusat Partai NasDem ini dihadiri petinggi partai, antara lain Sekretaris Jenderal NasDem Patrice Rio Capella dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan. Adapun dari PDI Perjuangan hadiri Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (Baca juga: Pro Mega Tuding Projo Cuma Kejar Jabatan)

Pertemuan ini mengukuhkan tim pemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh berharap tim ini bisa saling bersinergi.

Baik Jokowi maupun Surya Paloh masih merahasiakan dua nama kandidat calon wakil presiden. Namun mereka mengklaim sudah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Jokowi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak partai.


REZA ADITYA


Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

2 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

5 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

15 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

15 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

17 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

20 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

22 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

1 hari lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya