TEMPO.CO, Makassar - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar didesak melakukan pemilu ulang. Desakan itu oleh 10 dari 12 partai peserta Pemilu 2014.
Partai-partai tersebut adalah PBB, PKS, PAN, Golkar, Hanura, Gerindra, PKPI, PKB, PDIP, dan PPP. Mereka tergabung dalam koalisi calon legislatif anti-jekkong (curang) se-Kota Makassar.
Herman, salah satu calon legislatif dari PBB, mengatakan koalisi ini dibentuk untuk meminta KPU Kota Makassar melakukan pemilihan ulang. Pasalnya, sejak pemilihan digelar 9 April lalu, banyak ditemukan berbagai macam kecurungan, khususnya saat penghitungan surat suara secara berjenjang. Mulai panitia pemungutan suara, panitia pemilihan kecamatan, hingga rapat pleno penghitungan suara di KPU Kota Makassar yang berakhir 21 April lalu.
"Kami meminta pemilihan ulang. Sebab, banyak kecurangan yang terjadi dalam rekapitulasi suara. Kalau tuntutan kami tidak digubris, kami akan melakukan gugatan di MK," kata Herman kepada Tempo, Jumat, 25 April 2014.
Bagi dia, indikasi kecurangan itu terdapat di daerah pemilihannya, yaitu dapil Makassar 1, meliputi Kecamatan Rappocini, Ujung Pandang, dan Makassar, yang terdapat di TPS 1 Kelurahan lajangaru dan TPS 3 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Tamalate.
Sebelumnya, komisioner KPU Kota Makassar, Rahma Sayyed, mengatakan calon legislator yang merasa tidak puas atas hasil rekapitulasi suara dipersilahkan melapor ke Panwaslu. Namun KPU Kota Makassar tidak akan melakukan pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.
"Kami akan cari jalan tengahnya dengan memperlihatkan C1 plano yang ada dalam kotak suara. Sebab, data itu adalah data rujukan, baik yang dipegang Panwaslu, KPU, saksi, maupun partai politik. Tapi, untuk membuka C1 plano, harus ada izin dulu dari Panwaslu," katanya.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Berita terkait
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
10 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
38 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaJaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
41 hari lalu
Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
42 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
46 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaH-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
49 hari lalu
Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
56 hari lalu
Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
57 hari lalu
Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?
Baca SelengkapnyaBawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
59 hari lalu
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaDPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
5 Maret 2024
DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Baca Selengkapnya