Menurut Muhaimin, sikap PDIP dalam menentukan calon pendamping Jokowi itu akan menjadi pertimbangan PKB dalam memutuskan rencana koalisi. "Pasti (berpengaruh)." Pembicaraan koalisi antara PKB dan PDIP ini sebelumnya sudah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Penjajakan koalisi itu diawali dengan silaturahmi yang dilakukan Jokowi ke markas PKB beberapa hari setelah hari pencoblosan.
Meski belum terikat dengan koalisi secara resmi, Muhaimin mengatakan partainya memang cenderung untuk merapat ke PDIP. Dibanding dengan partai lain, komunikasi PKB dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu memang lebih intens. Ditambah lagi, PKB merasa memiliki kesamaan visi dan misi. PKB dan PDIP juga punya gagasan yang sama dalam membangun pemerintahan yang efektif. "Pemikiran tentang agenda kebangsaan yang mendesak kebetulan cocok," katanya.
Soal cawapres, Muhaimin mengatakan sejak awal PKB memang tak meminta syarat khusus. PKB juga tak ingin membangun koalisi berdasarkan pembagian kekuasan, baik cawapres maupun menteri. Namun, sudah ada kesepakatan agar penetapan cawapres dibahas bersama. "Jadi, menteri atau cawapres itu diputuskan bersama."
Muhaimin juga mengaku mendukung konsep pemerintahan yang diusung PDIP yang tak lagi mengidentikkan kabinet dengan partai tertentu. Kabinet, kata dia, adalah kabinet yang sudah melebur menjadi kabinet bersama. Atas dasar kebersamaan itulah Muhaimin mengatakan masih berharap bisa diajak duduk bersama oleh PDIP untuk membahas arah koalisi yang lebih konkret, termasuk untuk menetapkan cawapres.
PDIP rencananya akan mengumumkan nama cawapres pendamping Jokowi dalam beberapa hari ini. Sejumlah tokoh PDIP mengatakan saat ini sosok pendamping Jokowi sudah mengerucut pada dua nama. Nama itu kini sudah dikantong Megawati dan Jokowi. Beredar kabar dua nama itu adalah Jusuf Kalla dan Ryamizard Ryacudu.
