Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri), Agum Gumelar (tengah) berjabat tangan bersama Calon Presiden Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto (kanan) dan Tokoh Militer, Yunus Yosfiah(kiri) sebelum menggelar jumpa pers terkait pertemuan mereka di Kantor Pepabri, Jakarta Pusat, Selasa (22/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO,Jakarta - Calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan pengurus Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri). Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor organisasi itu, Selasa, 22 April 2014, Ketua Dewan Pembina Gerindra itu mengungkapkan alasannya terjun ke dunia politik setelah tak lagi berkiprah di militer. Salah satu alasannya adalah banyaknya kekayaan Indonesia yang dinikmati pihak asing.
"Ini adalah kunci saya terjun ke politik," kata Prabowo di depan Ketua Umum Pepabri Agum Gumelar dan sejumlah petinggi Pepabri di kantor organisasi itu di Jakarta, Selasa, 22 April 2014.
Pertemuan itu berlangsung tertutup. Namun wartawan yang berada di luar ruang pertemuan bisa mendengarkan pembicaraan mereka karena Prabowo Subianto berbicara di depan pengeras suara. Belasan wartawan yang berada di luar ruangan pun menyimaknya. (Baca: Prabowo Temui Agum Gumelar, Apa yang Dibicarakan?)
Dalam pertemuan itu, Prabowo juga menjelaskan bahwa Golkar merupakan tempat pertamanya dalam meniti karier politik sebelum akhirnya dia keluar dan mendirikan partai baru, yakni Gerindra. Dia pun menerangkan, keputusannya keluar dari Golkar dipicu pula oleh keluarnya bekas atasannya, mantan Panglima TNI Jenderal Wiranto, dari partai Beringin.
Menurut Prabowo, suasana politik di partai Golkar tak lagi sehat. "Transaksional, penuh jual-beli." Dia menyebutkan kondisi itu terjadi lantaran Golkar kini didominasi oleh para pemodal besar, yaitu kalangan pengusaha.
Mantan Pangkostrad itu mengatakan ekonomi Indonesia sedang dilanda perang. Menurut dia, sejak 1997 hingga 2011 Indonesia sebenarnya mengalami surplus devisa. Namun pada 1998 terjadi krisis moneter. Padahal, menurut Prabowo, yang terjadi saat itu adalah adanya upaya merusak sendi ekonomi dan mata uang Indonesia. Ia menyebutkan sejumlah pihak asing merupakan pemain dalam krisis itu. Tujuan mereka adalah menerapkan sistem ekonomi neoliberalisme.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
