Petinggi Mahasiswa ITB Minta Maaf atas Aksi Anti-Jokowi

Reporter

Minggu, 20 April 2014 05:30 WIB

Sejumlah Mahasiswa membentangkan spanduk 'Turut Berduka Cita Atas Politisasi ITB' saat melakukan aksi di Kampus Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat (17/4). Aksi ini juga memprotes kehadiran Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo untuk kerja sama serta kuliah umum. ANTARA/Novrian Arbi

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB) meminta maaf atas aksi penghadangan Joko Widodo di dekat gerbang kampus ITB pada Kamis, 17 April 2014. Mereka meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa terganggu atas pemberitaan mengenai kejadian tersebut. "Kami meminta maaf atas kegagalan kami dalam menajemen aksi, terutama dalam ranah teknis yang menjadi banyak sorotan," kata Ketua KM ITB periode 2014-2015, Mohammad Jeffry Giranza, dalam pernyataan klarifikasinya. (Baca: Menolak Jokowi, Ini Alasan Petinggi Mahasiswa ITB)

KM ITB mengaku kecolongan saat menggelar aksi tolak politisasi kampus pada Kamis, 17 April 2014, saat Joko Widodo datang ke kampus ITB. Beberapa aksi di luar skenario itu misalnya jumlah peserta yang lebih dari 40, penghadangan Jokowi, teriakan pengusiran, dan pemasangan spanduk di sekitar kampus. Aksinya, kata dia, tidak ada rencana penghadangan mobil yang diperkirakan ditunggangi Jokowi.

Dalam pernyataan klarifikasi Sabtu, 19 April 2014, KM ITB menyatakan demonstrasi itu telah mendapat izin dari Kongres KM ITB. Adapun mengenai atribut aksi yang telah disepakati yakni spanduk bertuliskan "Kampus Netral Harga Mati" dan "Tolak Politisasi Kampus", serta karangan bunga dengan kalimat "Turut Berdukacita atas Dipolitisasinya Kampus ITB".

Sedangkan rencana aksi yang disepakati yaitu pasukan aksi dibagi menjadi tiga. Peserta longmarch dikomandoi oleh Koplo dari Fisika 2011, aksi di gerbang depan yang dikomandoi oleh mahasiswa Fisika 2011 bernama Adhy, dan pasukan di dalam Aula Timur yang dikomandoi oleh Jeffry Giranza. Jenderal lapangan atau koordinator aksi yang membawahi ketiga pasukan tersebut adalah Okie Fauzi Rahman.

Di lapangan, aksi tidak berjalan sesuai dengan rencana. KM ITB menyebut ada oknum yang memasang spanduk "Tolak Capres Ingkar Janji" di Jalan Taman Sari. "Spanduk tersebut bukan bagian dari aksi kami," ujarnya. Sebab, tujuan awal dari aksi tersebut adalah menyatakan bahwa kampus ITB netral, bukan untuk menyudutkan Pak Jokowi.

Masa aksi yang hadir melebihi target. Hal ini, menurut KM ITB, menyebabkan kondisi di lapangan menjadi sangat dinamis dan sangat mempengaruhi psikologis massa, baik yang mengikuti aksi maupun yang menyaksikan aksi. Rencananya, 40 mahasiswa itu melakukan barikade tutup-buka dan hanya sekadar menyapa Jokowi di dalam mobil. Barikade itu juga untuk menjaga aksi orasi tidak dibubarkan pihak keamanan.

Kenyataannya, rombongan mobil yang ditumpangi Jokowi dicegat. Pantauan Tempo saat itu, lebih dari 50 mahasiswa dengan berbagai jaket jurusan berdiri dan berorasi sambil membentangkan spanduk. Begitu rombongan mobil tiba, belasan mahasiswa bergerak ke jalan masuk lalu menghadang sambil menggamit lengan rekannya. Mobil rombongan terdepan tertahan sekitar lima menit di dekat tiang bendera depan gerbang kampus ITB. Seorang mahasiswa di depan Tempo yang ikut aksi sempat meneriaki mobil itu. "Kampus netral harga mati, pulang, pulang," katanya.

Menurut Jeffry, KM ITB tidak memiliki rencana cadangan ketika massa aksi bertambah dan komandan lapangan kesulitan mengendalikan peserta aksi. Efeknya adalah massa memanas dan seakan menahan mobil masuk dengan barikade. Saat kejadian, ia mengaku sudah berada di dalam Aula Timur ITB.

Mereka juga membantah aksi itu ditunggangi pihak lain. "Saya bukan sama sekali kader PKS," kata Mohammad Jeffry Giranza. Memang, oleh sebagian kalangan, KM ITB dituding menjadi pendukung partai politik tertentu (partisan) dan tidak netral dalam aksinya terkait dengan kedatangan Jokowi. (Baca: Mahasiswa ITB Pengundang Anis dan Hatta Jadi Galau)

Salah seorang pemberi komentar di laman KM ITB terkait dengan klarifikasi aksi menulis bahwa orang-orang KM ITB merupakan simpatisan atau aktivis dakwah PKS. Menurut Jeffri, dirinya dan anggota KM ITB pengurus baru periode 2014-2015 yang terbentuk Maret lalu tidak ditunggangi kepentingan partai politik mana pun. Tujuan utama aksi kami adalah menolak politisasi kampus.

Koordinator aksi, Oky Fauzi Rahman, juga mengatakan mereka tidak berpihak ke mana pun. "Aksi kemarin murni dari mahasiswa yang ingin kampus netral, tidak berpihak pada Jokowi," katanya.

ANWAR SISWADI

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT di ITB dan Temuan Senyawa Penghambat Kanker Mengisi Top 3 Tekno Hari Ini

8 jam lalu

Kenaikan UKT di ITB dan Temuan Senyawa Penghambat Kanker Mengisi Top 3 Tekno Hari Ini

Kenaikan UKT bagi mahasiswa angkatan 2024 di ITB memuncaki Top 3 Tekno Tempo hari ini, Sabtu, 4 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

9 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya