TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, mengatakan kebijakan ekonomi Indonesia harusnya fokus pada dua sektor: pertanian dan energi. Menurut dia, masalah terbesar ekonomi Indonesia saat ini adalah tidak adanya fokus dari program-program yang dijalankan.
"Ke depan, kita sebagai perusahaan, korporasi, atau negara sebaiknya punya program utama, apa yang mau kita fokuskan. Negara kita hanya ada dua yang harusnya kita fokuskan: pertanian, sehingga terjadi kedaulatan pangan; dan kedua, energi," katanya saat pertemuan Forum Pemred di Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta, Selasa, 15 April 2014.
Jokowi menilai, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan pertanian di Indonesia tidak berjalan maksimal karena pemerintah tidak berani menyatakan kalau Indonesia adalah negara pertanian dan kelautan dengan mengoptimalkan kebijakan pada dua sektor tersebut. "Kalau kita sudah berani menyatakan kita ini negara pertanian, kebijakan pada sumber daya manusia dan sumber daya mineral akan mengarah ke sana. Anggaran juga mengarah ke sana. Negara harus bisa manajemen," katanya.
Selain itu, Jokowi menilai alokasi anggaran untuk perguruan tinggi dan riset di bidang pertanian juga harus ditingkatkan. Ia membandingkan dengan alokasi anggaran pertanian di Thailand yang besar, sehingga negara tersebut menuai hasil yang optimal.
Indonesia, kata Jokowi, juga harus bisa menyesuaikan diri dengan ekonomi internasional dan perkembangan geopolitik terbaru. Menurut dia, Indonesia tertinggal dalam percaturan ekonomi internasional. Ia menbandingkan Indonesia dengan negara lain, seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Spanyol. "Dulu mereka memiliki stan lebih sedikit. Tapi sekarang jumlah stan mereka lebih banyak, kita tetap sedikit saja," katanya. (Baca: Jakarta Raih Peringkat 1 Kota di Negara Berkembang)
Paparan Jokowi ini disampaikan pada acara Forum Pemred yang digelar di Restoran Horapa, Jakarta Pusat. Jokowi datang sekitar pukul 19.30 WIB. Pertemuan Jokowi dengan Forum Pemred ini untuk menggantikan acara pekan lalu yang batal.
Forum Pemred antara lain dihadiri Pemred majalah Tempo Arief Zulkifli, Pemred SCTV dan Indosiar Nurjaman Mochtar, Pemred JakTV Timbo Siahaan, Pemred BeritaSatu TV Don Bosco Selamun Pemred Kompas Rikard Bagun, dan Pemred Suara Pembaruan Primus Dorimulu. (Baca juga: Koalisi PDIP-NasDem, Pasar Bereaksi Positif)
ANANDA TERESIA
Berita Terpopuler
Bocah Korban Pelecehan: Stop, Please Don't Do That
Jokowi dalam Soal Ujian, Pemerintah: Tak Disengaja
MH370 Dibajak, Ini Penjelasan Jurnalis Afganistan
Berita terkait
Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
2 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
6 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
8 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
19 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
19 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
21 jam lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 hari lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?
1 hari lalu
Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?
Baca Selengkapnya