Hamzah Haz Beri Fatwa ke PPP Soal Jokowi

Reporter

Editor

Sugiharto

Selasa, 15 April 2014 06:15 WIB

Megawati Soekarnoputri (kanan) berbincang dengan Hamzah Haz (kiri) dan Try Sutrisno dalam Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta (1/6). ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Sesepuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hamzah Haz, disebut memberikan masukan kepada Partai Ka'bah mengenai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo. (Baca: PPP Sudah Sampaikan Dukungan Resmi ke Jokowi)

"Pak Hamzah merupakan sesepuh yang fatwanya pasti sangat dipertimbangkan oleh partai," kata Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi di kantor pusat PPP di Jalan Diponegoro 60, Jakarta Pusat, Senin, 14 April 2014. Namun Emron tak mau membuka informasi mengenai isi fatwa Hamzah, yang juga Wakil Presiden RI periode 2001-200 mendampingi Presiden Megawati Soekarnoputri. “Nanti menunggu kesepakatan pengurus pusat.”

Menurut dia, pemerintah Megawati kala itu adalah koalisi PDI Perjuangan dengan PPP. Sampai berakhirnya masa tugas, kedua tokoh itu tak ada masalah. Demikian pula para kader kedua partai.

Emron pun menuturkan, sesuai dengan hasil Musyawarah Kerja Nasional 2013 di Bandung, PPP menghasilkan sejumlah kesimpulan. Pertama, bila membentuk koalisi partai Islam, tokoh yang didorong menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, atau mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa.

Sedangkan bila koalisi nasionalis religiuslah yang ingin dibentuk, Emron menjelaskan, Mukernas mendukung dua orang, yakni Joko Widodo alias Jokowi dan kader Partai Demokrat sekaligus Bupati Kutai Timur Isran Noor. "Kalaupun ada perubahan dukungan terhadap tokoh di luar itu, harusnya lewat mukernas juga." Ia mengatakan keputusan mukernas hanya bisa dibatalkan oleh mukernas pula, bukan keputusan ketua umum.

Karena itulah,Emron mengkritik Suryadharma, yang datang di acara kampanye Partai Gerindra bersama Prabowo Subianto, calon presiden partai berlambang kepala garuda itu. Akibat aksi Suryadharama, 27 pengurus provinsi Partai Ka'bah menuntut Menteri Agama itu dijatuhi sanksi.

SUNDARI

Topik terhangat:
Pemilu 2014 | Jokowi | Pesawat Kepresidenan | MH370 | Prabowo


Berita terpopuler:
Siswa TK Internasional Diduga Alami Pelecehan
Jokowi dalam Soal Ujian, Pemerintah: Tak Disengaja
Konvensi Demokrat Sudah Antiklimaks

Berita terkait

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

22 menit lalu

Tiga Arahan Jokowi untuk Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran

Presiden Jokowi juga mengatakan RKP harus didasarkan pada hasil dengan memperhatikan return ekonomi yang dihasilkan.

Baca Selengkapnya

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

1 jam lalu

Kewarganegaraan Ganda Arcandra Tahar Pernah Jadi Persoalan, Jokowi Tunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM

Eks Menteri ESDM, Arcandra Tahar tersangkut soal kewarganegaraan ganda hingga dicopot dari jabatan. Kkemudian diangkat Jokowi lagi jadi wakil menteri.

Baca Selengkapnya

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

1 jam lalu

Ini Pesan Jokowi ke Prabowo untuk Lanjutkan Program di Bidang Kesehatan

Presiden Jokowi menyoroti urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis di Indonesia. Apa pesan untuk pemimpin baru?

Baca Selengkapnya

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

1 jam lalu

Kepala Bappenas Sanjung Pemerintahan Jokowi: Ekonomi RI Stabil di Kisaran 5 Persen

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyanjung pemerintahan Presiden Jokowi karena pertumbuhan ekonomi RI stabil pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

14 jam lalu

Presidential Club Bentukan Prabowo Bisa Buka Peluang Jokowi Cawe-cawe di Pemerintahan Mendatang?

Adapun rencana membentuk Presidential Club diungkap oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

14 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

14 jam lalu

Terkini Bisnis: Pemilik Sepatu Bata hingga Jokowi Minta Timbal Balik Ekonomi

Siapa pemilik merek sepatu Bata yang pabriknya tutup di Purwakarta?

Baca Selengkapnya

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

14 jam lalu

Habiburokhman Sebut Ide Prabowo Bikin Presidential Club Sudah Sejak 2014

Prabowo disebut memiliki keinginan untuk secara rutin bertemu dengan para presiden sebelum dia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

15 jam lalu

Jokowi Beri Dua Catatan di Rapat Evaluasi Mudik Lebaran 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya mengatakan 242 juta masyarakat melakukan perjalanan mudik lebaran tahun ini.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

15 jam lalu

Dahnil Anzar Yakin Prabowo Bisa Cairkan Komunikasi Jokowi-Megawati-SBY

Dahnil menilai Prabowo punya kemampuan untuk menghubungkan mereka.

Baca Selengkapnya