TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Emron Pangkapi mengatakan sebenarnya partainya sudah mendukung Gubernur DKI Joko Widodo untuk maju sebagai calon presiden. "Tapi dukungan itu jadi kacau karena manuver Suryadharma," katanya saat dihubungi Tempo, Senin, 14 April 2014.

Dukungan terhadap pencalonan Jokowi itu, kata Emron, merupakan hasil keputusan Musyawarah Kerja Nasional PPP yang digelar di Bandung, Februari lalu. Dalam musyawarah itu direkomendasikan beberapa nama tokoh yang bakal diusung dalam pemilihan umum legislatif. (Baca: Geliat Koalisi: Gerindra Dekati PPP).

Skenario pertama, bila koalisi yang dibentuk adalah koalisi keumatan, maka beberapa calon yang dijagokan adalah mantan wakil presiden Jusuf Kalla, bekas Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa. Bila yang dibentuk koalisi nasionalis-religius, maka yang diusung Joko Widodo dan Isran Noor.

Menurut Emron, dukungan pada Jokowi sudah disampaikan langsung dua hari menjelang pemilihan umum legislatif oleh Sekretaris Jenderal PPP Muhammad Romahurmuziy, yang dikuatkan dengan penyerahan surat resmi partai. "Soal dukung-mendukung kami sebenarnya lebih dulu dibanding Partai NasDem."

Namun, menurut Emron, dukungan terhadap Jokowi ini dilanggar sendiri oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Pada 23 Maret, Suryadharma justru hadir dalam kampanye akbar Gerindra, yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. "Ini jelas menabrak hasil kesepakatan Mukernas," ujarnya.

Atas tindakan Suryadharma itu, sebanyak 26 pengurus wilayah sudah menyatakan keberatan dan meminta Menteri Agama itu dijatuhi sanksi. Sedangkan mengenai dukungan dan arah koalisi, kata Emron, PPP masih merujuk pada hasil Mukernas II di Bandung. "Artinya, kami mendukung Jokowi." (Baca pula: Jajaki Koalisi, PPP Siapkan 2 Skenario Ini).

IRA GUSLINA SUFA