Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan, dalam pemilihan presiden, PDIP tak mau terjebak oleh dikotomi koalisi dan nonkoalisi.
PDIP juga menolak kesepakatan antarpartai pengusung pemerintah disebut koalisi. "Kami mau disebut kerja sama. Karena kalau koalisi akan terjebak urusan untung-rugi," kata Eriko seusai diskusi "Taka-Tiki Koalisi" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 April 2014. (Baca: Ical Pilih Melawan Jokowi di Pilpres)
PDIP, kata dia, ingin kerja sama menjelang pemilihan presiden didasari semangat bersama untuk membangun bangsa yang lebih kuat. Kerja sama juga tak boleh terpaku pada bagi-bagi jatah menteri seperti yang selama ini terjadi dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kabinet yang dibangun, kata dia, juga harus didasarkan pada kemampuan dan profesionalisme.
Dia melanjutkan, PDIP ingin masyarakat melihat secara keseluruhan visi dan misi setiap pasangan capres dan cawapres sebelum menentukan pilihan. Pasangan yang diusung PDIP bakal membuka daftar kabinet bayangan sebelum pemilu presiden digelar. Ini dilakukan untuk memberi pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat.
Sebelumnya, pernyataan senada pernah disampaikan calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. Menurut Jokowi, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal sistem koalisi ataupun oposisi. "Dalam sistem presidensial, presiden diberi kewenangan penuh," kata Jokowi di Taman Suropati, Rabu, 9 April 2014. (Baca: Jokowi: Tak Ada Koalisi Jatah Kursi)
Namun, Jokowi melanjutkan, jika ada partai yang memiliki platform yang sama dan ingin membantu jalannya pemerintah, maka dalam sebuah kabinet dimungkinkan masuknya partai lain. "Kalau ada partai yang punya platform yang sama dengan konsep gotong-royong bersama-sama, ya, kita terbuka. Tapi bukan dalam arti koalisi. Misalnya dia dapat sekian, lalu minta jatah dua kursi. Ini tidak ada. Harus gotong-royong bangun negara," katanya. (Baca juga: Pemilihan Presiden, Jokowi Mundur atau Cuti?)
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
19 Februari 2024
Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?
Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang
5 Maret 2023
4 Petinggi NasDem Bakal Dampingi Surya Paloh dalam Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pagi ini akan bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor
