Lima Penyebab Efek Jokowi Tidak Besar ke PDIP  

Reporter

Minggu, 13 April 2014 07:48 WIB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar berjabat tangan dengan Calon Presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo saat berpamitan usai melakukan safari politik di kantor DPP PKB, Raden Saleh, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta: Pengamat politik dari Pol-Tracking Institute Arta Budi menyebutkan lima faktor penyebab efek Joko Widodo, calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI), tidak berpengaruh besar dalam pemilihan legislatif 2014. Berdasarkan sejumlah survei, PDIP hanya meraup sekitar 19 persen suara nasional.

Poin pertama, kata Arya, terdapat pada metodologi survei. Dalam survei, Arya menyatakan, masyarakat ditanyakan, "Jika Jokowi jadi presiden, partainya...," ujarnya kepada Tempo, Sabtu 12 April 2014. Namun dalam pemungutan suara, lanjutnya, tidak ada variabel Jokowi. "Baik verbal maupun tertulis."

Selain itu, Arya menambahkan, survei dilaksanakan beberapa minggu menjelang pemilihan legislatif. Saat itu, swing voters atau massa mengambang di Indonesia sekitar 70-80 persen. "20-30 persen tidak mempunyai kepentingan ke partai politik," ujar Arya. (Baca juga: 9 Kampanye Hitam Pengikis Suara PDI Perjuangan)

Poin kedua, Arya mengungkapkan, ambiguitas PDIP dalam mengumunkan Jokowi sebagai calon presiden. Soalnya, pendeklarasian mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, itu dilakukan dua hari sebelum kampanye terbuka. "Ini menstimulasi Jokowi dilemahkan. Ini dari segi pencapresan," tutur Arya.

Arya melanjutkan, kondisi itu berbeda dengan Gerindra dan Golkar. Kendati Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie belum diumumkan sebagai capres, namun masyarakat sudah tahu kalau keduanya bakal maju dalam perebutan kursi nomor satu. "Sementara PDIP belum punya kejelasan capres," tutur Arya.

Di samping itu, Arya mengungkapkan, adanya dualisme di dalam tubuh PDIP. Di internal, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri memiliki status quo. Namun, Jokowi sebagai emerging figure. Selain itu, pencapresan Jokowi disambut setengah hati. "Jadi secara internal dan eksternal bermasalah," ucap Arya. (Baca juga: Jokowi Bicara Efek Jokowi yang Tak Dongkrak PDIP)

Poin ketiga, gempuran yang dilancarkan sejumlah partai politik kepada Jokowi dan Megawati sebelum pemilihan legislatif. Salah bentuk gempuran terhadap Jokowi adalah sebutan presiden boneka. Jokowi dianggap hanya sebagai pelaksana mandat dari Megawati. "Serangan juga menyasar ke Megawati selama kepemimpinannya sebagai presiden soal aset-aset negara," ujar Arya.

Poin keempat, Arya meneruskan, mesin partai tidak berjalan dengan baik. Dalam mesin partai, Arya menyatakan, terdiri dari tiga komponen. Pertama kemampuan, termasuk strategi kampanye. "PDIP mempunyainya," kata Arya. Poin kedua adalah jaringan. Menurut Arya, PDIP kurang memiliki kedekatan dengan kalangan militer dan pengusaha.

Terakhir, Arya menjelaskan, kurangnya kontribusi para calon anggota legislatif. Mereka hanya mengandalkan nama besar Jokowi yang tiga minggu sebelum pemilihan legislatif memiliki elektabilitas di atas 30 persen. "Mereka cukup aman dengan memajang foto Jokowi," ujarnya.

Sementara poin kelima, menurut Arya, Jokowi belum juga memunculkan visi dan misi kebangsaan. Kondisi itu justru berbanding terbalik dengan Gerindra yang mengusung Enam Agenda Pokok, sedangkan Golkar, Negara Kesejahteraan 2045. "PDIP memunculkan slogan Indonesia hebat, tapi belum ada elaborasi. Indonesia hebat itu apa?" katanya. (Baca: Paloh Perkuat 'Serangan Udara' Jokowi Lewat Metro TV)

SINGGIH SOARES

Berita Lainnya:

Safari Politik, Jokowi Keliling Pakai Innova
Salami Muhaimin, Jokowi: Kawan Lama Ini
Duit beratribut PAN Dilimpahkan Polisi ke Panwaslu
KPU Jawa Tengah: Tinggal Satu Daerah Coblos Ulang

Berita terkait

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

8 jam lalu

Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.

Baca Selengkapnya

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

8 jam lalu

Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

11 jam lalu

Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

11 jam lalu

Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?

Baca Selengkapnya

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

13 jam lalu

Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

14 jam lalu

Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

14 jam lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

15 jam lalu

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

15 jam lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

15 jam lalu

Jokowi Akan Umumkan Pansel KPK, Ini Aturan Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Jokowi akan umumkan Pansel KPK bulan ini. Apa itu Pansel KPK dan bagaimana aturan mengeenai pembentukannya?

Baca Selengkapnya