Mendagri Gamawan Fauzi (kiri) menyematkan tanda pangkat kepada Joko Widodo (tengah) dan Basuki Tjahaya Purnama, saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta di Jakarta, (15/10). ANTARA/Ismar Patrizki
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan permintaan partai-partai politik yang meminta agar calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo, mundur dari jabatan Gubernur DKI tak memiliki landasan.
“Tidak ada aturan yang memaksa calon presiden harus mencopot jabatan yang masih dipegangnya,” kata Yunarto kepada Tempo, Jumat, 11 April 2014. (Baca: Kemendagri: Jokowi Tak Perlu Mundur dari Gubernur)
Yunarto mengaku heran dengan permintaan beberapa partai politik itu. “Ini seperti ada dendam politik.” Sebab, Yunarto menjelaskan, bila Jokowi melepas jabatannya terlebih dahulu, malah akan membuat persepsi seperti Jokowi meninggalkan amanahnya. “Itu malah akan membuat Jokowi terlihat haus jabatan,” ujarnya.
Padahal, dia melanjutkan, Jokowi bisa menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur dan tetap menjalankan masa kampanye. “Jangan hanya karena kampaye tiga minggu, harus mencopot jabatannya,” kata Yunarto. (Baca: Jadi Capres, Jokowi Tak Mundur sebagai Gubernur)
Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik mengatakan partainya tetap ingin Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mundur sebagai gubernur. Pemilihan legislatif 9 April 2014 lalu tidak membuat partainya mengubah pernyataannya itu. “Ini soal penyelamatan Jakarta,” kata dia.
Sebelum pileg, salah satu anggota DPRD Fraksi Gerindra mendorong agar Jokowi mengundurkan diri sebagai gubernur karena dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDIP. Menurut dia, jika Jokowi tetap bertahan sebagai gubernur sekaligus capres akan menghambat proses pemerintahan di Ibu Kota. (Baca: Pendukung Minta Jokowi Mundur sebagai Gubernur DKI)
Kemudian, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Aliman Aat juga mengatakan Jokowi sebaiknya turun dari jabatannya karena akan mengikuti pemilu presiden. “Supaya konsentrasinya lebih kuat,” kata dia. Dengan memilih salah satu, menurut dia, Jokowi bisa lebih fokus dalam menjalaninya. “Ini sikap saya secara pribadi, bukan partai,” ujarnya.
