TEMPO.CO, Makassar - Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara Suprianto belum menentukan kapan melakukan pemungutan suara ulang di daerahnya. Sebab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menolak dilakukan pengulangan. (Baca: KPU Belum Pastikan Coblos Ulang Warga Luwu)
"Hingga sore ini belum ada keputusan. Sebab KPPS menolak untuk dilakukan pengulangan. KPPS beralasan masa tugasnya sudah selesai karena itu kami masih bingung," ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat sore, 11 April 2014.
Ia juga kuatir, jika terjadi pemungutan suara ulang di 2 tempat pemungutan suara yang ada di dua kecamatan yakni Sabbang dan Baibunta, akan terjadi aksi anarkis yang dilakukan warga setempat. Apalagi jika perolehan suara para calon legislator dan partai akan berubah. Padahal surat suara yang tertukar hanya enam lembar saja.
Di pihak lain, Panwas Kabupaten Luwu Utara, KPPS, dan masyarakat tidak mempersoalkan tertukarnya surat suara itu. "Yang tertukar hanya enam lembar di masing-masing TPS dan kecamatan. Surat suara yang tertukar itu berasal dari Kabupaten Luwu masuk ke Luwu Utara," katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPU Sulawesi Selatan mencatat ada empat daerah yang akan melakukan pemungutan suara ulang pada Sabtu atau Ahad ini. Empat daerah itu adalah Kabupaten Luwu Utara, Pinrang, Gowa, dan Jeneponto.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Berita terkait
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun
8 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil
36 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaJaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024
39 hari lalu
Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun
40 hari lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.
Baca SelengkapnyaVonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan
44 hari lalu
Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.
Baca SelengkapnyaH-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024
48 hari lalu
Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.
Baca SelengkapnyaBawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat
54 hari lalu
Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya
56 hari lalu
Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?
Baca SelengkapnyaBawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang
58 hari lalu
Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.
Baca SelengkapnyaDPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024
5 Maret 2024
DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.
Baca Selengkapnya