'E' Mengklaim Duit Setengah Miliar Beratribut PAN  

Reporter

Editor

Harun Mahbub

Kamis, 10 April 2014 15:13 WIB

Putra Amien Rais, Hanafi Rais di sela-sela kongres Partai Amanat Nasional III, di Batam, Kepulauan Riau, Jum'at (8/1). Hanafi siap menjadi sekjen jika kandidat Dradjad Wibowo terpilih menjadi ketua umum PAN periode 2010-2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kepolisian dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, terus mengusut duit senilai Rp 500 juta disertai atribut partai yang disita polisi pada Ahad, 6 April 2014 lalu. Sejauh ini polisi sudah memeriksa lima orang yang dianggap mengetahui uang yang dipecah dalam recehan Rp 5000 dan Rp 10.000 itu.

Kepala Kepolisian Resor Gunung Kidul Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Faried Zulkarnain mengatakan pada Rabu, 9 April 2014 pihaknya telah mengembangkan penyelidikan dengan memeriksa seorang warga lagi asal Kota Surabaya berinisial E. Kepada polisi, E mengaku sebagai pemilik uang yang kini masih disimpan di markas Kepolisian Gunung Kidul.

Kelima orang itu, yakni tiga orang kurir dari E yang mengantarkan uang itu. Kemudian satu warga Playen berinisial S sebagai tujuan pengiriman uang itu serta E sendiri. "Karena si E ini juga tak bisa menunjukkan bukti bahwa uang itu miliknya, maka kami minta pulang untuk mengambil bukti bahwa uang itu memang miliknya," kata Faried, Kamis, 10 April 2014.

Keberadaan uang itu sempat memunculkan sejumlah dugaan, salah satunya kemungkinan uang itu bakal dijadikan amunisi serangan fajar saat pemungutan suara berlangsung di Gunung Kidul. Sebab, ketika disita polisi, juga ditemukan berkas dan atribut bergambar calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti gambar foto anak pendiri PAN Amien Rais, Ahmad Hanafi Rais, yang maju sebagai calon DPR RI serta caleg PAN untuk DPRD Provinsi Arief Setiadi.

Meskipun demikian, dari koordinasi Polres Gunung Kidul ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk sementara Faried menyimpulkan uang itu bukan dari hasil kejahatan. Yang sempat diduga terkait dengan aksi perampokan uang operasional KPU Magelang yang bernilai sama, sekitar setengah miliar rupiah. Peristiwa di Magelang, pecahannya bukan Rp 5000 dan Rp 10000. "Jadi, sampai saat ini uang itu indikasi statusnya masih bersih, bukan hasil kejahatan," kata Faried.

Panwaslu akan menjaga obyektivitas dari penelusuran atas uang itu. Sementara ini Panwaslu tidak melibatkan dulu unsur pengurus partai politik, seperti memanggil politiku PAN yang atributnya ikut ditemukan. (Baca: Polisi Bingung Usut Duit Setengah Miliar Beratribut PAN)

Ketua Dewan Pimpinan Daerah PAN Gunung Kidul, Doddy Wijaya, kepada Tempo menyatakan tak gentar dengan berbagai dugaan yang berkembang meskipun mengarah ke partainya. "Silakan saja kasus itu diteruskan penyelidikannya, kami mendukung," kata dia. Adapun Hanafi Rais dan Arief Setiadi yang atributnya ikut menyertai penyitaan uang itu telah lebih dulu membantah dan mengaku tak tahu soal uang tersebut. (Baca: Temuan Duit dalam Karung, Hanafi Rais Tak Tahu)

PRIBADI WICAKSONO

Terpopuler
Suara Demokrat Turun, Ibas Diyakini Masih Lolos ke Senayan
Suara Demokrat Amblek di TPS Kampung Mertua SBY
4 Produk Indonesia Ini Laris di Amerika


















Advertising
Advertising


















































































Berita terkait

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

38 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

40 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

41 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

45 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

49 hari lalu

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

55 hari lalu

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

57 hari lalu

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

59 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

5 Maret 2024

DPD RI Sepakati Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024

DPD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan.

Baca Selengkapnya