TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian telah mendapatkan anggaran Rp 1,6 triliun untuk pengamanan pemilihan umum. Kapolri Jenderal Sutarman menyatakan anggaran itu hanya cukup untuk putaran pertama.

"Ini hanya sampai pemilu presiden putaran pertama. Kalau kedua, tidak cukup," kata Sutarman di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Senin, 7 April 2014.

Untuk pengamanan pemilu, Sutarman mengatakan dirinya mengajukan dana Rp 3,5 triliun. Pengajuan itu berdasarkan anggaran pemilihan umum kepada daerah. "Dari situ kita punya peta idealnya anggaran Rp 3,5 triliun," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp 1 triliun untuk pengamanan Pemilu 2014. Karena dinilai tak cukup, Polri meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan Kementerian Keuangan menambahkan anggaran Rp 600 miliar. Permintaan itu pun dipenuhi.

Sutarman mencontohkan tentang jauhnya tempat pemungutan suara di Aceh. Akibatnya, polisi harus berhemat dalam menggunakan anggaran. "Kalau tak cukup, diambil dari anggaran rutin," ujar Sutarman. "Kalau enggak cukup lagi, ada anggaran daerah yang dialokasikan."

Begitu juga dengan Papua. Dengan dana terbatas, kata Sutarman, polisi hanya bisa berjaga di TPS selama tiga hari, belum lagi transportasi menggunakan pesawat. "Akhirnya, anggaran yang ada dibagi dan jiwa nasionalis harus dikedepankan," ucap Sutarman.

Karena minimnya anggaran, Sutarman berharap pemilu hanya berlangsung dalam satu putaran. "Kita berdoa, kalau misalnya pilpres harus dua putaran, pasti ada relokasi anggaran," ujar mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid itu.

SINGGIH SOARES

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Lumpur Lapindo

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY