Soal Kampanye Hitam, Jokowi: Untuk Downgrade Saya  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Senin, 7 April 2014 13:42 WIB

Studio dadakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota. Tempo/Atmi Pertiwi.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi soal pesan berantai yang menyebut dirinya bakal jadi tersangka kasus pengadaan bus Transjakarta. Jokowi mengakui sudah biasa menghadapi kampanye hitam.

"Politik-politik seperti itu biasa," kata Jokowi di Balai Kota, Senin, 7 April 2014. Menurut dia, serangan semacam itu biasa dilancarkan pada tahun politik. "Dalam situasi seperti ini semuanya dipakai untuk men-downgrade atau menurunkan tingkat saya." (Baca: Jokowi, Capres Paling Banyak Diberitakan Negatif)

Sejak akhir pekan lalu, beredar pesan di situs media sosial berjudul "KPK & PPATK BERGERAKLAH!!" Pesan ini menyebutkan bahwa DKI Jakarta harus merelakan gubernurnya menjadi tersangka kasus pembelian bus Transjakarta.

Menurut pesan itu, KPK dan Kejaksaan Agung telah mendapatkan bukti aliran dana dari Kepala Dinas Perhubungan ke rekening Bimo Putranto. Bimo, mantan tim sukses Jokowi di Solo pada 2005, disebut menerima ratusan miliar rupiah dari dua tersangka.

Bimo disebut menyerahkan puluhan miliar ke rekening anak tertua Jokowi dan membayarkan tim media sosial Rp 40 miliar ke koordinator yang merupakan mantan wartawan Detik dan seorang reporter stasiun televisi. Bimo juga disebut memberikan langsung Rp 20 miliar kepada pengurus PDI Perjuangan berinisial serta dan membelikan mobil dan rumah kepada reporter cantik TVRI atas perintah Jokowi.

ATMI PERTIWI





Berita Lain:
Dosa Masa Lalu Ical Dianggap Tak Terampuni
Siapa Capres yang Paling Berhasil Brandingnya?
SBY Akan Paksa Lapindo Bayar Korban Lumpur
Zona Pencarian MH370 Pindah Lokasi

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

4 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

8 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

11 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya