Jokowi Dinilai Capres Labil  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 1 April 2014 11:35 WIB

Jokowi menaiki tepian tangga untuk melihat kondisi pengungsi banjir di sebuah sekolah yang tergenang oleh air luapan kali Ciliwung di Kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta, (22/1). Sekitar 300 orang mengungsi di sekolah tersebut akibat rumah mereka kebanjiran. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Network Elections Survey (INES) Irwan Suhanto mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dianggap memiliki banyak kelemahan sebagai calon presiden.

Alasan itu disebut sebagai faktor responden INES lebih memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam survei yang mereka lakukan. "Jokowi dianggap labil dan tak serius mendalami pekerjaannya, baik saat menjadi Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta," kata Irwan saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Senin, 31 Maret 2014.

Dalam survei yang dilaksanakan pada 14-21 Maret 2014 itu, elektabilitas Prabowo mencapai 35,6 persen. Adapun elektabilitas Jokowi 16,2 persen, di bawah Megawati Soekarnoputri yang mencapai 17,1 persen.

Selain dianggap tak serius menangani Solo dan Jakarta, kata Irwan, responden mereka juga menilai Jokowi terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta dari Tiongkok yang belakangan bermasalah. (Baca: Ada Eks Tim Sukses Jokowi Bermain di Busway Karatan?)

Pencalonan Jokowi, menurut survei ini, kata Irwan, juga dinilai hanya bertujuan meningkatkan suara PDIP di pemilihan legislatif. "Jokowi dinilai tak menepati janji sebagai gubernur," kata Irwan. (Baca juga: Jokowi Nyapres, Warga Marunda Marah)

Tak hanya Jokowi, beberapa capres lain juga dinilai responden INES tak layak pilih. Mereka adalah Aburizal Bakrie dan Wiranto. Ical dinilai punya dosa di kasus lumpur Lapindo, sementara Wiranto dianggap tak punya program yang baik. Menurut Irwan, masyarakat lebih memilih Prabowo karena dianggap punya kepemimpinan bagus, jujur, dan mampu memberantas korupsi.

Irwan menjelaskan, survei yang mereka lakukan melibatkan 6.588 responden yang diambil secara multistage random sampling dari seluruh populasi pemilih di Indonesia. Menurut Irwan, margin of error survei mereka plus-minus 1,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Irwan menegaskan survei lembaganya kredibel karena pernah terlibat dalam survei pemilukada DKI Jakarta (2012), Jawa Barat (2013), Jawa Tengah (2013), Sumatera Utara (2013), Kalimantan Barat (2013), dan beberapa pemilukada lainya. Soal biaya survei, INES mengaku duitnya berasal dari INES sendiri bekerja sama dengan FSP BUMN Bersatu.

Berikut daftar tingkat elektabilitas capres versi INES (14-21 Maret 2014):
1. Prabowo Subianto: 35,6 persen
2. Megawati Soekarnoputri: 17,1 persen
3. Jokowi: 16,2 persen
4. Wiranto: 9,5 persen
5. Aburizal Bakrie: 7,5 persen
6. Pramono Edhie Wibowo: 2,7 persen
7. Hatta Rajasa: 2,3 persen
8. Mahfud Md.: 1,8 persen
9. Hidayat Nur Wahid: 1,1 persen
10. Surya Paloh: 0,8 persen
11. Yusril Ihza Mahendra: 0,5 persen
12. Sutiyoso: 0,4 persen
13. Suryadharma Ali: 0,3 persen

KHAIRUL ANAM

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Dokter TNI AU




Terpopuler
The Raid Dilarang Tayang di Malaysia
Agnes Monica Kalahkan Miley Cyrus di MTV
Nowela Indonesian Idol Tersiksa dengan Penampilannya

Berita terkait

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

5 menit lalu

Jokowi dan Gibran Kompak Bilang Begini soal Wacana Presidential Club Usulan Prabowo

Wacana presidential club yang sebelumnya disampaikan Juru Bicara Prabowo mendapat respond dari Jokowi dan Gibran.

Baca Selengkapnya

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

1 jam lalu

Fakta Miris Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Menkes: Jadi Masalah Hampir 80 tahun

Jokowi menyebut pemerintah baru mampu mencetak 2.700 dokter spesialis per tahun. Sementara pemerintah membutuhkan 29 ribu dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

3 jam lalu

Jokowi: Harus Ada Timbal Balik Ekonomi dari Program Pemerintah

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 sesuai dengan program pembangunan yang telah direncanakan

Baca Selengkapnya

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

3 jam lalu

Jokowi Curhat Alat Kesehatan di Daerah Tersedia, tapi Minim Dokter Spesialis

Presiden Jokowi menyayangkan daerah kepulauan maupun daerah terpencil dia tak menemukan tenaga dokter spesialis.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

3 jam lalu

Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili

Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

4 jam lalu

Jokowi Ungkap 2 Faktor Ekonomi yang Bikin Semua Negara Ketakutan

Presiden Jokowi meminta Indonesia menyiapkan fondasi yang kuat untuk pembangunan masa depan.

Baca Selengkapnya

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

5 jam lalu

Ditunggu Setengah Jam untuk Wawancara Cegat, Jokowi: Besok Aja

Presiden Jokowi nge-prank jurnalis yang sudah menuggu sekitar setengah jam untuk sesi wawancara cegat atau doorstop.

Baca Selengkapnya

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

6 jam lalu

Jokowi: Daerah Kepulauan Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis

Jokowi mengatakan kemampuan produksi dokter spesialis Indonesia hanya 2.700 per tahun.

Baca Selengkapnya

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

6 jam lalu

Dirut PLN Paparkan Kesiapan Ekosistem Kendaraan Listrik

PLN mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di tanah air

Baca Selengkapnya

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

7 jam lalu

Jokowi Luncurkan 6 Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Presiden Jokowi menyoroti pentingnya infrastruktur kesehatan negara dalam jangka panjang.

Baca Selengkapnya