TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan merugi jika aksi saling serang masih dilanjutkan.
Dia menyarankan PDIP tak meladeni serangan Gerindra dan Prabowo Subianto. Adapun kubu Prabowo diminta menghentikan serangan ke Jokowi. "Tidak ada yang diuntungkan sebenarnya. Bahkan, pada titik tertentu, yang paling dirugikan justru kubu Prabowo," kata Burhan saat dihubungi, Senin, 31 Maret 2014. (Baca: Prabowo dan Jokowi Perang Sindiran)
Saling serang antarkubu PDIP dan Gerindra berlanjut ke babak yang lebih panas setelah kader PDIP, Fahmi Habsyi, membalas sajak sindiran Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon yang berjudul "Sajak Seekor Ikan" dan "Sandiwara" dengan sajak "Pemimpin Tanpa Kuda" dan "Rempong".
Balasan Fahmi muncul setelah Joko Widodo dan PDIP bergeming saja saat mendapat serangan politik dari Prabowo dan Fadli yang menyebutnya calon presiden boneka dan mencla-mencle. Jokowi hanya meminta para penyerangnya berpolitik secara santun.
Menurut Burhan, serangan Prabowo dan Gerindra itu justru dibaca oleh publik sebagai kepanikan Prabowo menghadapi pencalonan Jokowi sebagai presiden dari PDIP. Kendati Prabowo dan Gerindra tak menyebut sajak dan orasinya ditujukan buat Jokowi, kata Burhan, publik sudah paham siapa yang dimaksud oleh Prabowo dan Gerindra.
"Kalau Anda melakukan media tracking, munculnya serangan itu setelah tanggal 14 Maret 2014 (setelah penetapan Jokowi sebagai capres PDIP). Masyarakat juga tak bodoh. Mereka paham bahwa serangan diarahkan ke Jokowi dan PDIP," kata Burhan. (Baca juga: Kenapa TKI Pilih Jokowi Jadi Presiden?)
Burhan menganjurkan, jika Gerindra terus melancarkan serangannya, PDIP diminta tak terpancing. Kalau pun merespon, yang menjawab cukup kader yang bukan di jajaran teras. "Tapi, diam saja lebih bagus. Bahkan, sentimen positif masyarakat ke Jokowi dan PDIP bakal naik," katanya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
