Seorang simpatisan PDIP Perjuangan memasang foto Jokowi di sebuah rumah yang dijadikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden di Tajinan, Malang, Jawa Timur (15/3). Sejumlah DPC PDIP di kawasan tersebut mulai mendirikan posko pemenangan Jokowi sebagai Presiden usai dicalonkannya Gubernur DKI Jakarta tersebut sebagai calon presiden oleh Ketua Umum DPC PDIP, Megawati Sukarno Putri. ANTARA/Ari Bowo Sucipto
TEMPO.CO, Jakarta - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden Kamis, 27 Maret 2014 . Presiden KSBSI Muhdofir mengatakan untuk saat ini, Jokowi, panggilan Joko Widodo, merupakan figur yang layak untuk jadi presiden.
"Kami ingin Indonesia dipimpin oleh presiden yang bersih, bebas dari korupsi, tidak punya latar belakang pelanggar hak asasi manusia, berani, dan tentu saja berpihak pada buruh," kata Muhdofir usai acara deklarasi di Hotel Mega Matraman, Jakarta Timur, pada Kamis siang ini.
Berdasarkan hitungan matematis KSBSI, di seluruh Indonesia ada sekitar 3 juta buruh yang menjadi anggota konfederasi. "Angka ini akan sangat signifikan dalam pemilu nanti." Namun, Muhdofir menegaskan, dukungan ini tidak berhubungan dengan partai politik pengusung Jokowi. "Kami mendukung Jokowi karena sosoknya, bukan karena partainya."
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang hadir dalam acara itu menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan KSBSI. Andi, yang merupakan juru kampanye nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di hadapan para anggota KSBSI mengatakan bahwa deklarasi ini sudah diketahui Jokowi. "Pak Jokowi sudah tahu. Dia juga bilang terima kasih atas dukungan teman-teman buruh. Tapi karena agenda yang padat, dia tidak bisa datang."
Rencananya, pada 1 Mei mendatang, bertepatan dengan hari buruh internasional, kedua serikat pekerja ini akan melakukan deklarasi bersama mendukung Jokowi. "Nanti Jokowi akan hadir secara langsung," kata Andi.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
