Mandat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati kepada Joko Widodo untuk menjadi calon presiden yang dibacakan, Jakarta (14/3). TEMPO/Tjahjo
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, Irman Putra Sidin, mengatakan gugatan yang dilayangkan tim advokasi Jakarta Baru terhadap Joko Widodo sebagai upaya menghambat pencalonan presiden Gubernur DKI tersebut. Menurut dia, gugatan perdata itu bisa saja dilakukan untuk menjegal Jokowi, sapaan Joko Widodo.(baca:Tim Advokasi Jakarta Baru Gugat Jokowi di PN Jakarta Pusat dan Jokowi Emoh Tanggapi Gugatan Jakarta Baru)
"Meski saat ini belum ada calon presiden yang resmi, ya, karena Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan capres resmi," kata Irman saat dihubungi Tempo, Rabu, 19 Maret 2013. "Bisa saja mereka memang menggugat secara perdata karena Jokowi melanggar kontrak politik." (baca: Prabowo Janji Tak Jadikan Ahok Cawapres). Jokowi resmi dicalonkan sebagai presiden oleh PDI Perjuangan.
Irman mengatakan, secara perdata gugatan itu bisa dilayangkan oleh tim advokasi Jakarta Baru terhadap Jokowi. Apalagi jika ada kontrak politik antara Jokowi dan tim tersebut--yang mengklaim pernah memenangkan Jokowi dan pasangannya, Basuki Tjahaha Purnama, pada pemilihan Gubernur DKI pada 2012. (baca: Gugat Jokowi, Tim Jakarta Baru Dianggap Keliru)
Sebelumnya, tim advokasi Jakarta Baru menggugat Joko Widodo atas pencalonannya sebagai presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menilai, sebelum maju sebagai calon presiden, Jokowi harus memenuhi janjinya kepada warga Jakarta dengan cara menuntaskan masa jabatannya selama satu periode, atau lima tahun. Jika menjadi calon presiden, Jokowi dianggap melanggar janjinya. (baca: Kata Jokowi: Abraham Samad Pantas Jadi Presiden)
