Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menyatakan sudah mendapat mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi calon presiden di rumah Si Pitung, dekat Rusun Marunda, Jakarta (14/3) . "Saya siap menerima mandat," ujarnya dan dilanjutkan dengan "Bismillahirrahmanirrahim, saya siap." . TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO,Jakarta - Pertanyaan ihwal waktu pengumuman pencalonan Joko Widodo sebagai presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terjawab sudah. Pada Jumat, 14 Maret 2014, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi memberi mandat kepada Gubernur DKI Jakarta itu untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014. (baca:Megawati: Dukung Bapak Joko Widodo)
Pencalonan bekas Wali Kota Solo itu juga dinyatakan dalam cuitanakun Twitter resmi PDI Perjuangan, @PDI_Perjuangan, pada hari ini. Selain memberi mandat, Megawati juga menginstruksikan tiga perintah harian bagi seluruh elemen PDIP. Lalu apa pertimbangan Megawati mengumumkan pencapresan Jokowi pada hari Jumat?
Politikus senior yang juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Sumatera Utara, Panda Nababan, menjelaskan, Megawati memutuskan mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden pada hari Jumat setelah menyekar Bung Karno.
"Saya tidak kaget, Megawati mengumumkannya hari ini. Megawati punya intuisi politik yang tajam. Mega tahu kapan harus angkat bicara," kata Panda Nababan kepada Tempo, Jumat, 14 Maret 2014.
Sebelum mengumumkan Jokowi sebagai calon presiden, kata Panda, Megawati lebih dulu berdoa dan meminta seluruh kader dan pengurus PDI Perjuangan yang beragama Islam melakukan salat Jumat.
"Jadi bukan tanpa alasan Megawati memilih hari Jumat ini mengumumkan sekaligus menyampaikan pesan kepada kader partai untuk memenangkan pemilu dan pilpres 2014," ujar Panda.
Panda juga mengatakan kader PDI Perjuangan tidak kaget mendengar pengumuman ini karena mereka sudah mengenal karakter Megawati. Sebelum pengumuman ini, Megawati sengaja mengajak Jokowi menyekar Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Rabu lalu.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
