TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi tak menginginkan adanya gejolak akibat mengumumkan calon wakil presiden Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebelum pemilihan legislatif. Musababnya, kata dia, partainya masih belum tentu mendapatkan suara 20 persen sebagai syarat presidential threshold.
"Jika hanya mendapat 19 persen, Gerindra harus berkoalisi," kata Suhardi saat dihubungi pada Selasa, 12 Maret 2014. Jika hal itu terjadi, calon wakil presiden yang diumumkan sebelum pemilu legislatif justru belum tentu jadi diusung dalam pilpres. "Kami tak ingin memberikan ketidakpastian." (Baca: Fadli Zon: Ahok Bisa Jadi Cawapres Prabowo...)
Ihwal wacana koalisi dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa dalam pilpres, Suhardi mengatakan bahwa hal itu hanya sebatas wacana. "Banyak cawapres lainnya yang disodorkan pengurus daerah," ujarnya. Hubungan Gerindra dengan partai lain menjelang pemilu, kata dia, hanyalah koalisi untuk memperkuat parlemen. "Bukan untuk pilpres 2014."
Untuk menarik simpati dari masyarakat pemilih, Gerindra berjanji jika menang akan memberikan dana Rp 1 miliar untuk tiap desa. "Agar tak ada urbanisasi besar-besaran ke kota," kata Suhardi.
Kini, menurut dia, lantaran tak ada modal di desa, para pemuda daerah merantau dan meninggalkan pekerjaan di kampung memproduksi susu, daging, dan kayu. "Indonesia sekarang menjadi bangsa konsumen. Bukan produsen lagi."
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.