MataMassa: Demokrat Terbanyak Langgar Kampaye

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Senin, 10 Maret 2014 16:29 WIB

Deretan angkutan kota dengan iklan sosialisasi caleg, memadati Terminal Depok, (2/2). Sejumlah caleg memanfaatkan kaca belakang angkot sebagai media sosialisasi kampanye "berjalan". ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Program pemantauan pemilu, MataMassa, mencatat Partai Demokrat paling sering dilaporkan melanggar peraturan kampanye. Dari data yang dihimpun pada 7 Februari-8 Maret 2014 ada 722 kasus pelanggaran peserta pemilu yang telah terverifikasi di Jabodetabek. "Di urutan teratas ada Demokrat dengan 149 pelanggaran yang dibuat," kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen Jakarta Umar Idris pada Senin, 10 Maret 2014, di Media Center KPU.

Laporan dugaan pelanggaran itu sebagian besar berupa pemasangan iklan di media sebelum masa kampanye. Pelanggaran lain yang tidak kalah maraknya adalah pembagian bingkisan sembako yang diselipi kampanye berupa informasi nama calon, partai, dan nomor urut calon legislator. "Ada juga pembagian formulir Kartu Jakarta Pintar disertai dengan formulir komitmen memilih caleg," kata Umar.

Umar mengatakan nama-nama calon legislator pelanggar kampanye pemilu dapat dilihat di laman Matamassa.org. Laporan dari masyarakat itu sudah terverifikasi dan ditemukan unsur-unsur pelanggarannya. Setelah itu, MataMassa akan melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu untuk ditindaklanjuti.

Program MataMassa merupakan hasil kerja sama Bawaslu dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan sejumlah lembaga kemasyarakatan, seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), ICT Laboratory for Social Change (Ilab), serta Southeast Asia Technology and Transparency (SEATTI).

Berikut ini adalah nama partai beserta jumlah pelanggarannya.
1. Partai Nasdem: 79 pelanggaran
2. Partai Kebangkitan Bangsa: 28 pelanggaran
3. Partai Keadilan Sejahtera: 70 pelanggaran
4. PDI Perjuangan: 127 pelanggaran
5. Golkar: 81 pelanggaran
6. Gerindra: 96 pelanggaran
7. Demokrat: 149 pelanggaran
8. Partai Amanat Nasional: 46 pelanggaran
9. Partai Persatuan Pembangunan: 51 pelanggaran
10. Partai Hanura: 126 pelanggaran
11. Partai Bulan Bintang: 29 pelanggaran
12. PKP Indonesia: 37 pelanggaran

MUHAMMAD MUHYIDDIN











Topik terhangat:
Ade Sara | Malaysia Airlines | Kasus Century | Jokowi | Anas Urbaningrum


Berita terpopuler lainnya:
5 Akal Bulus Sejoli Pembunuh Ade Sara
Potongan Bodi Malaysia Airlines Ditemukan
Ayah Ade Sara Ingin Hafitd dan Assyifa Dihukum
Ada 'Eks Tim Sukses Jokowi' Bermain di Busway Karatan?











Advertising
Advertising

Berita terkait

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

2 hari lalu

7 Tahun Berdiri, AMSI Dorong Ekosistem Media Digital yang Sehat

Selama tujuh tahun terakhir, AMSI telah melahirkan sejumlah inovasi untuk membangun ekosistem media digital yang sehat dan berkualitas di Indonesia.

Baca Selengkapnya

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

3 hari lalu

AJI Gelar Indonesia Fact Checking Summit dan Press Freedom Conference

AJI menilai kedua acara ini jadi momentum awal bagi jurnalis di Indonesia dan regional untuk mempererat solidaritas.

Baca Selengkapnya

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

31 hari lalu

3 Anggota TNI AL di Halmahera Selatan Lakukan Penganiayaan Jurnalis, Begini Kecaman dari Dewan Pers, AJI, dan KontraS

Penganiayaan jurnalis oleh 3 anggota TNI AL terjadi di Halmahera Selatan. Ini respons Dewan Pers, AJI, dan KontraS. Apa yang ditulis Sukadi?

Baca Selengkapnya

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

36 hari lalu

AJI Ternate Kecam Penganiayaan terhadap Jurnalis di Bacan

Kekerasan yang dilakukan anggota TNI Angkatan Laut itu merupakan bentuk penghalangan terhadap kerja jurnalistik yang tidak sepatutnya terjadi.

Baca Selengkapnya

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

37 hari lalu

Indeks Keselamatan Jurnalis 2023: Ormas dan Polisi Paling Berpotensi Lakukan Kekerasan

Ormas dan kepolisian dianggap paling berpotensi melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

22 Februari 2024

Respons AJI dan LBH Pers terhadap Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

AJI dan LBH Pers meminta Perpres Publisher Rights yang telah disahkan Presiden Jokowi dijalankan secara akuntabel.

Baca Selengkapnya

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

19 Februari 2024

Catatan Perolehan Suara Peserta Pemilu Pasca Reformasi, Siapa Jawaranya?

Pelaksanaan pemilu dalam era reformasi telah dilakukan enam kali, yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

18 Februari 2024

Selama 3 Periode Pemilu, 3 Partai Politik Ini Peringkat Atas Pemilihan Legislatif

Sejak Pemilu 2014 sampai Pemilu 2024, terdapat tiga besar partai politik yang selalu memuncaki pemilihan legislatif (Pileg). Apa saja?

Baca Selengkapnya

AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

14 Februari 2024

AJI dan Monash University Imbau Pentingnya Penghapusan Ujaran Kebencian di Masa Pemilu 2024

Ujaran kebencian berpotensi memicu perselisihan sosial. Ujaran kebencian juga dapat berujung pada stigma, persekusi, dan kekerasan.

Baca Selengkapnya

Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

13 Februari 2024

Respons Ketua BEM UGM Soal 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi

Ketua BEM UGM tanggapi pelaporan ke polisi terhadap sutradara dan 3 pakar hukum pemeran di film Dirty Vote. Ia khawatir terhadap kebebasan berpendapat

Baca Selengkapnya