Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Pembina Utama Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat dalam acara Silahturahim Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat di Jakarta, (13/6). SBY meminta setiap kader Partai Demokrat untuk tetap menjalankan politik yang bersih, cerdas dan santun serta tidak melakukan tindakan korupsi. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO, Bogor - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik upaya atau langkah partai lain menargetkan pemenangan pemilihan umum yang hanya mengumbar survei dan iklan. Ia mengklaim langkah Partai Demokrat untuk menggelar debat umum bagi peserta konvensi lebih ideal guna mengenalkan kepada masyarakat calon presiden.
"Ada yang habis-habisan beriklan dan ada yang mengandalkan suver ke survei. Rasanya belum cukup, rakyat harus sungguh tahu siapa dia," kata SBY di Debat Konvensi Partai Demokrat, Ahad, 2 Maret 2014.
SBY juga mengklaim konvensi adalah pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Konvensi Partai Demokrat juga diklaim akan menjadi sejarah bagi masyarakat yang dapat menunjukkan pemilihan calon presiden dengan kesadaran dan pengenalan."Jangan sampai Indonesia ibarat memilih kucing dalam karung. Iklan dan survei tidak cukup. Harus ada nilai tambahnya, inilah yang Demokrat pilih."
Menurut SBY, 11 peserta konvensi capres PD sudah memiliki kecakapan. Hal yang masih kurang hanya tinggal elektabilitas dan keterkenalan di masyarakat. Konvensi akan menunjukkan integritas, karakter, kepribadian, rekam jejak dan pengetahuan para peserta.
Konvensi PD sendiri diikuti 11 peserta yaitu anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ali Masykur Musa, Akademisi Anies Baswedan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, mantan Duta Besar Amerika Serikat Dino Patti Djalal, Endriartono Sutarto, mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Dewan Pembina PD Hayono Isman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Haris Sarundajang.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
