Jokowi Jadi Jurkam Demi Pamor PDIP

Reporter

Minggu, 2 Maret 2014 05:44 WIB

Seorang peserta aksi mengenakan baju bergambar Joko Widodo saat deklarasi oleh Barisan Relawan Jokowi Presiden di Kawasan Bundaran HI Jakarta (16/2). Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut untuk mendukung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilu 2014. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfarabi mengatakan penunjukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai juru kampanye nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak berpengaruh terhadap elektabilitasnya sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Menurut dia, tanpa harus menjadi jurkam pun, tingkat keterpilihan Jokowi, sapaan Joko Widodo, sebagai calon presiden ini pun sudah cukup tinggi.

"Karena Jokowi tak hanya didukung dari internal PDIP, tapi juga dapat dukungan dari luar partainya," kata Adjie, saat dihubungi, Sabtu, 1 Maret 2014. Lagi pula, kata dia, politikus yang ditunjuk jadi jurkam nasional PDIP berasal dari beberapa kepala daerah yang juga kader PDIP.

Adjie menilai penunjukan Jokowi sebagai jurkam nasional PDIP semata-mata untuk meningkatkan elektabilitas partai banteng itu. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding elektablitas PDIP.


Karena, kata Adjie, harapan PDIP pada pemilihan umum legislatif nanti sangat besar. "PDIP membutuhkan pamor dan label Jokowi untuk mendongkrak suara," ujar Adjie. (Baca: Jokowi, Ganjar dan Rano Jadi Jurkam Nasional PDIP )

Selain itu, Adjie melanjutkan, penunjukkan Jokowi untuk penguatan internal PDIP. Artinya, kata Adjie, PDIP memang ingin mendeklarasikan Jokowo sebagai kader yang kuat secara nasional dan mampu melambungkan nama baik partai.

Sebelumnya, PDIP akan menjadikan Jokowi Joko Widodo sebagai juru kampanye nasional pada Pemilu 2014 bersama sejumlah kepala daerah yang juga kader PDI Perjuangan. Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo mengatakan mereka dipilih secara selektif untuk menjadi juru kampanye di tingkat pusat.

Menurut Tjahjo, selain Jokowi, sejumlah kepala daerah lain yang diminta adalah Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis, Gubernur Lampung Syachruddin ZP, dan pelaksana tugas Gubernur Banten Rano Karno.

Masuknya nama Jokowi dalam jajaran juru kampanye nasional PDIP tercantum dalam surat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ke KPU. Dalam suratnya, Mega menyampaikan sejumlah nama tokoh yang menjadi juru kampanye nasional PDIP.

REZA ADITYA


Terpopuler
Pemilik Rekening Gendut Jadi Wakapolri
Kisruh Risma-Wisnu, Mega dan Jokowi ke Surabaya
Diperiksa KPK, Anas Kembali Sebut SBY

Berita terkait

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

24 menit lalu

Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun Ini

Airlangga targetkan 41 PSN selesai 2024. Pengadaan lahan masih jadi kendala

Baca Selengkapnya

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

59 menit lalu

Asal Mula Muncul Wacana Jokowi Jadi Penasihat Prabowo

Muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo. Ini respons Jokowi dan asal mula munculnya wacana tersebut.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

59 menit lalu

Terkini: Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan YLKI Pertanyakan Alasannya, Bea Cukai Banyak Disorot Sri Mulyani Rapat Internal

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar dalam layanan BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

1 jam lalu

Jokowi Harap RI jadi Anggota OECD: Supaya Mudah Akses Investasi

Presiden Jokowi meyakini OECD akan memberikan manfaat yang konkret bagi Indonesia terutama supaya tidak terjebak dalam middle income trap

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

1 jam lalu

Sistem Kelas Rawat Inap Standar BPJS, Berapa Bayar Iuran Bulanannya ?

Presiden Jokowi mengapus sistem kelas di BPJS Kesehatan, diganti dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang mulai berlaku Juni 2025.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

1 jam lalu

Jokowi Ingin Turun Langsung ke Lokasi Banjir Lahar Dingin di Sumatera Barat

Jokowi telah memerintahkan Kepala BNPB untuk segera mendatangi area yang terkena dampak untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan pemulihan.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

1 jam lalu

Jokowi akan Gelar Rapat Khusus Bereskan Segudang Masalah Bea Cukai

Bea Cukai saat ini tengah ramai disorot imbas beragam masalah penindakan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

1 jam lalu

Jokowi dan Menkes Klarifikasi soal Hapus Sistem Kelas BPJS

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklarifikasi soal kebijakan penghapusan sistem kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo

2 jam lalu

Respons Jokowi Soal Potensi Jadi Penasihat Prabowo

Belakangan ini muncul wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo yang dimungkinkan melalui pengaktifan kembali lembaga Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro Senilai Rp 1,57 Triliun di Konawe Sultra

2 jam lalu

Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro Senilai Rp 1,57 Triliun di Konawe Sultra

Presiden Jokowi mengharapkan pembangunan bendungan Ameroro dapat bermanfaat mencegah krisis air hingga mereduksi banjir.

Baca Selengkapnya